Jawa Tengah (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengusulkan kepada Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) agar wilayah Pekalongan dapat masuk wilayah yang diprioritaskan dalam pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) sesi pertama selain Teluk Jakarta dan Semarang-Kendal-Demak.
"Saya bilang kemarin ke Bapak Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan. Pak, fakta hari ini adalah Pekalongan itu sudah di bawah muka air laut jadi mungkin tolong dipertimbangkan Pekalongan bagian daripada yang Bapak (Kepala BOPPJ) prioritaskan di sesi pertama (GSW) ini," ujar Dody di Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu.
Kementerian PU, menurut Dody, diminta oleh BOPPJ untuk menempatkan personel di BOPPJ. Kementerian juga terus berkoordinasi dengan BOPPJ terkait pembangunan Giant Sea Wall.
"Memang beberapa kita sudah menginisiasi. Dan kemudian karena ada inisiasi, ada beberapa loan kalau tidak salah saya. Ada beberapa loan yang terkait dengan Giant Sea Wall tapi masih masuk di kita. Saya sudah komit sama Bapak Kepala BOPPJ, apa pun loan atau pinjaman atau apa pun yang dari luar yang terkait Giant Sea Wall dan masih saya (Kementerian PU) pegang, itu saya alokasikan 100 persen untuk BOPPJ sebagai salah satu dukungan saya ke BOPPJ," katanya.
Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa mengungkapkan urgensi pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall untuk melindungi kontribusi wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 368,3 miliar dolar AS.
Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan bahwa urgensi pembangunan atau perlindungan Pantura Jawa itu salah satunya yang dilakukan dengan membangun Giant Sea Wall.
Selain mengalami penurunan permukaan air tanah, menurut dia, wilayah Pantura Jawa juga mengalami banjir rob akibat kenaikan permukaan air laut sehingga dapat mengancam terhadap aset-aset nasional yang berada di wilayah tersebut.
Selain itu, kota-kota strategis di wilayah Pantura Jawa seperti Semarang juga mengalami penurunan permukaan tanah (land subsidence) dan mengalami banjir rob.
"Saya bilang kemarin ke Bapak Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan. Pak, fakta hari ini adalah Pekalongan itu sudah di bawah muka air laut jadi mungkin tolong dipertimbangkan Pekalongan bagian daripada yang Bapak (Kepala BOPPJ) prioritaskan di sesi pertama (GSW) ini," ujar Dody di Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu.
Kementerian PU, menurut Dody, diminta oleh BOPPJ untuk menempatkan personel di BOPPJ. Kementerian juga terus berkoordinasi dengan BOPPJ terkait pembangunan Giant Sea Wall.
"Memang beberapa kita sudah menginisiasi. Dan kemudian karena ada inisiasi, ada beberapa loan kalau tidak salah saya. Ada beberapa loan yang terkait dengan Giant Sea Wall tapi masih masuk di kita. Saya sudah komit sama Bapak Kepala BOPPJ, apa pun loan atau pinjaman atau apa pun yang dari luar yang terkait Giant Sea Wall dan masih saya (Kementerian PU) pegang, itu saya alokasikan 100 persen untuk BOPPJ sebagai salah satu dukungan saya ke BOPPJ," katanya.
Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa mengungkapkan urgensi pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall untuk melindungi kontribusi wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 368,3 miliar dolar AS.
Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan bahwa urgensi pembangunan atau perlindungan Pantura Jawa itu salah satunya yang dilakukan dengan membangun Giant Sea Wall.
Selain mengalami penurunan permukaan air tanah, menurut dia, wilayah Pantura Jawa juga mengalami banjir rob akibat kenaikan permukaan air laut sehingga dapat mengancam terhadap aset-aset nasional yang berada di wilayah tersebut.
Selain itu, kota-kota strategis di wilayah Pantura Jawa seperti Semarang juga mengalami penurunan permukaan tanah (land subsidence) dan mengalami banjir rob.
