Sejumlah kebijakan baru pemerintah mulai dari rencana pajak ekspor produk nikel diperkirakan menjadi sentimen utama bagi sektor nikel pada 2026.
IDXChannel - Sejumlah kebijakan baru pemerintah mulai dari rencana pajak ekspor produk nikel, revisi harga patokan mineral (HPM), hingga potensi kenaikan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) diperkirakan menjadi sentimen utama bagi sektor nikel pada 2026, di tengah harga nikel yang masih relatif tinggi.
Riset Indo Premier Sekuritas yang terbit pada 26 Maret 2026 menyebut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merencanakan relaksasi terukur terhadap kuota RKAB apabila harga nikel tetap tinggi.
Tambahan kuota diperkirakan dapat diberikan pada pertengahan tahun, terutama untuk proyek High Pressure Acid Leach (HPAL) yang mulai beroperasi seperti milik PT Vale Indonesia Tbk (INCO) di Pomalaa dan proyek PT Sulawesi Nickel Cobalt (SLNC) milik PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA).
Namun demikian, peningkatan produksi diperkirakan tidak berlangsung cepat karena proses ramp-up tambang dan persetujuan operasional membutuhkan waktu.
Hal ini tercermin dari realisasi produksi 2025 yang hanya sekitar 290-300 juta wet metric ton (wmt), lebih rendah dari kuota yang disetujui sekitar 370 juta wmt. Dalam jangka pendek, premi bijih nikel diperkirakan tetap tinggi, dengan saprolit kadar 1,6 persen saat ini diperdagangkan sekitar USD40 per wmt.
Pemerintah juga berencana memperkenalkan formula baru HPM bijih nikel yang kemungkinan memasukkan kandungan non-nikel seperti kobalt dan besi atau menaikkan correction factor (CF). Kebijakan ini berpotensi mendorong kenaikan HPM.
Dampaknya diperkirakan terbatas bagi penjual saprolit seperti PT ANTAM (Persero) Tbk (ANTM) dan INCO karena harga pasar bijih sudah berada di atas HPM.
Sebaliknya, produsen limonit berpotensi diuntungkan karena HPM baru bisa melampaui harga pasar saat ini, dengan MBMA menjadi salah satu penerima manfaat utama melalui penjualan limonit ke pihak ketiga, termasuk Huayue Nickel Cobalt (HNC).
Di sisi lain, rencana penerapan pajak ekspor produk nikel dinilai menjadi tekanan bagi sektor ini.
Berdasarkan simulasi, setiap kenaikan pajak ekspor 1 persen akan paling berdampak pada PT Harum Energy Tbk (HRUM) dan INCO, diikuti MBMA, PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL), serta ANTM.
Pajak ekspor diperkirakan berada pada kisaran rendah hingga menengah satu digit persen dari pendapatan, meski regulasi final masih menunggu kejelasan pemerintah.
Meski ada tekanan dari kebijakan pajak ekspor, sektor nikel dinilai masih menarik karena sebagian sentimen negatif telah tercermin pada pergerakan harga saham.
MBMA tetap menjadi pilihan utama Indo Premier berkat rencana buyback saham dan operasional HPAL berbasis Environmental, Social, & Governance (ESG) yang relatif lebih tahan terhadap risiko kekurangan sulfur dari proyek AIM, dengan risiko utama berasal dari eskalasi konflik Amerika Serikat (AS)-Iran yang dapat mendorong kenaikan biaya energi dan sulfur, serta menekan permintaan global. (Aldo Fernando)
Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.
