JAKARTA, DISWAY.ID - Lonjakan harga energi global akibat memanasnya situasi di Timur Tengah mulai terasa ke berbagai negara.
Namun Taiwan memilih langkah tak biasa.
Pemerintahnya meredam hingga 75 persen kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) demi melindungi masyarakat dan dunia usaha dari tekanan biaya yang melonjak tajam dilansir dari Anadolu Ajansi.
BACA JUGA:DPR RI Matikan Lampu pada 20.00 WIB Demi Efisiensi Energi dan BBM
Taiwan pekan ini bergerak untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha dari lonjakan tajam harga energi global yang dipicu ketegangan di Timur Tengah.
Perusahaan milik negara, CPC Corp., menaikkan harga bensin dan solar masing-masing sekitar $0,06 dan $0,04 per liter.
BACA JUGA:Harga BBM Naik Gila-Gilaan, Sepinya Jalanan di Manila Bak Kota Hantu
Perdana Menteri Cho Jung-tai mengatakan bahwa dalam kondisi pasar normal, harga bensin seharusnya naik sekitar $0,47 per liter. Namun, pemerintah menyerap hampir 75% dari kenaikan tersebut melalui mekanisme stabilisasi harga yang bertujuan menjaga biaya BBM domestik tetap lebih rendah dibanding negara-negara tetangga.
Data resmi menunjukkan Taiwan menghabiskan $51,59 miliar untuk impor energi pada 2024, dengan ketergantungan impor melebihi 95%.
Sekitar 40% dari impor tersebut berasal dari Timur Tengah, dengan nilai total sekitar $47 miliar.
BACA JUGA:Warganet Apresiasi Stabilitas BBM Saat Lebaran 2026, Stok Aman di Tengah Tekanan Global
Otoritas menyebut Taiwan masih dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri hingga akhir Mei setelah menyesuaikan jadwal pengiriman dan mengamankan pasokan tambahan dari luar Timur Tengah untuk bulan Juni.
Pemimpin Taiwan, Lai Ching-te, mengatakan pulau tersebut memiliki cadangan gas alam cair (LNG) sekitar 12 hingga 14 hari, sementara cadangan minyak melebihi 100 hari.
Ia juga memberi sinyal terbuka untuk mengaktifkan kembali pembangkit listrik tenaga nuklir yang telah dinonaktifkan seiring meningkatnya permintaan listrik, sebagian didorong oleh ekspansi teknologi kecerdasan buatan, meskipun sebelumnya pemerintah berkomitmen untuk menghentikan penggunaan nuklir dan referendum 2025 untuk menghidupkan kembali reaktor terakhir gagal.
Para analis memperingatkan bahwa bagi sektor semikonduktor Taiwan, risikonya tidak hanya terbatas pada kenaikan biaya listrik, tetapi juga potensi gangguan pasokan gas industri penting dan bahan baku petrokimia.
