REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perang yang terjadi antara Iran dan AS dan Israel diprediksi semakin meningkat tensinya, menyusul keterlibatan kelompok Houthi Yaman yang mengancam akan menutup Selat Bab al-Mandeb, salah satu jalur laut paling strategis di dunia. Jika Houthi benar-benar melakukannya, dampaknya akan cukup besar bagi perdagangan dunia. Indonesia perlu memitigasi agar dampaknya tidak terlalu memukul perekonomian nasional.
“Penutupan Selat Bab al-Mandeb lebih serius dibanding penutupan Selat Hormuz. Dua belas persen perdagangan dunia melewati selat ini karena rute tercepat menuju Eropa dan Afrika dari Asia,” kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira saat dihubungi Republika, Senin (30/3/2026).
- Negara Teluk Persia Pertimbangkan Jalur Alternatif Selain Selat Hormuz, Termasuk Jalur Pipa
- Benarkah Iran Beri Lampu Hijau Dua Kapal Tanker RI Lewati Selat Hormuz? Ini Faktanya
- Iran Ancam Tutup Total Selat Hormuz Jika AS Lancarkan Serangan Darat
Bhima menuturkan, secara historis, pada 2023–2024 pernah terjadi penutupan Selat Bab al-Mandeb yang menambah 15 hari waktu perjalanan. Pada saat itu, kapal kargo sulit mendapatkan perlindungan asuransi. Selain itu, biaya logistik naik tajam untuk impor dan ekspor.
Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi Indonesia. Sebab, tercatat ekspor Indonesia ke Eropa cukup tinggi, per Januari 2026 mencapai 13,4 persen dari total ekspor.
.rec-desc {padding: 7px !important;}“Harga minyak diproyeksikan menembus 120 dolar AS per barel kalau sampai ditutup. Imported inflation jalur transmisi pangan dan energi lebih cepat dirasakan masyarakat. Bahan baku pupuk juga melewati selat ini, dan krisis pupuk memicu tekanan ke produsen pertanian. Rupiah makin tertekan karena merosotnya kinerja ekspor dan naiknya biaya impor,” ungkapnya.
Menurut hemat Bhima, menanggapi kabar akan dilakukannya penutupan Selat Bab al-Mandeb, Pemerintah Indonesia perlu melakukan langkah-langkah mitigasi sehingga dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia bisa diminimalisasi.
Ia mencatat ada empat langkah mitigasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah sesegera mungkin. Pertama, melobi pemerintah Yaman maupun Iran agar kapal kargo yang memuat barang Indonesia tidak dihambat.
“Kedua, mempercepat realokasi anggaran ke subsidi energi dan subsidi pupuk. Setidaknya butuh tambahan belanja pemerintah Rp 515 triliun dengan asumsi tiap kenaikan harga minyak 1 dolar AS per barel di atas asumsi APBN menambah beban belanja pemerintah Rp 10,3 triliun,” jelasnya.
Ketiga, menambah subsidi transportasi umum untuk menurunkan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Keempat, mempercepat transisi energi terutama di sektor ketenagalistrikan dengan instalasi panel surya, mikrohidro, dan tenaga bayu. Di desa yang penggunaan solar BBM-nya tinggi untuk generator bisa didorong mengganti dengan energi alternatif.
