Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China memulai investigasi dagang atas langkah Amerika Serikat yang membatasi impor teknologi hijau, menjelang kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Negeri Panda. Beijing menilai Washington telah sengaja memberlakukan hambatan dagang terhadap produk hijau.
Mengutip Bloomberg, China tengah menyiapkan aksi retaliasi terhadap serangkaian tarif baru yang diterapkan AS seiring dengan dimulainya investigasi ini, terutama setelah kebijakan tarif Trump sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung
“Perdagangan produk-produk hijau akan menjadi target utama karena Amerika Serikat telah menerapkan banyak tarif dan hambatan dagang ke produk teknologi bersih China selama lebih dari satu dekade,” kata Wendy Cutler, senior vice president di Asia Society Policy Institute.
“Mereka berusaha mengirim sinyal ke Amerika Serikat: jangan coba-coba menerapkan tarif ke kami karena kami siap melakukan retaliasi,” tambahnya.
Di bawah pemerintahan Biden, Amerika Serikat menaikkan tarif terhadap baterai kendaraan listrik China menjadi 25%, sementara tarif yang diterapkan untuk kendaraan listrik sendiri mencapai 100%. Selain dua produk tersebut, AS juga menerapkan tarif terhadap panel surya.
Sementara itu, Trump turut menerapkan tarif-tarif baru terhadap produk-produk dalam rantai pasok China. Panel Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) pada Januari bahkan menyatakan keberpihakan dengan Beijing atas komplain yang menyebutkan bahwa subsidi energi bersih Amerika Serikat secara tidak adil mendiskriminasi teknologi China.
Baca Juga
- Antisipasi Dampak Krisis Timur Tengah, Bank Investasi Infrastruktur Asia Kebut Dukungan Transisi Energi
- JPMorgan Peringatan Risiko Bank Enggan Danai Proyek Kredit Karbon
- Mayoritas Impor Uni Eropa Terimbas Pajak Karbon CBAM
China makin mengandalkan ekspor produk ramah lingkungan untuk menopang perekonomiannya yang lesu, dan perusahaan-perusahaan China telah menargetkan AS sebagai pasar yang menguntungkan. Panel surya, kendaraan listrik, dan teknologi energi bersih lainnya menyumbang lebih dari sepertiga pertumbuhan ekonomi negara itu tahun lalu, menurut analisis yang diterbitkan pada bulan Februari oleh Centre for Research on Energy and Clean Air, sebuah lembaga think tank nirlaba. Laporan tersebut turut menyebutkan bahwa China akan gagal mencapai target PDB-nya, tanpa industri ramah lingkungan. Tahun lalu, negara itu juga mencetak rekor ekspor produk ramah lingkungan.
Meskipun para ahli melihat penyelidikan China terhadap praktik AS sebagai langkah taktis menjelang siklus eskalasi tarif potensial lainnya, mereka juga melihat langkah tersebut sebagai pengiriman pesan yang lebih luas. Kementerian Perdagangan mendefinisikan hambatan perdagangan ramah lingkungan AS secara luas dalam penyelidikannya, termasuk pembatasan impor China, batasan kerja sama teknologi, dan penghambatan penyebaran energi bersih.
“Pada dasarnya, China berpendapat bahwa kebijakan industri AS secara aktif memperlambat dekarbonisasi global, sebuah pesan yang kemungkinan besar ditujukan bukan kepada Washington, melainkan kepada Eropa dan pasar negara berkembang,” kata Jonas Nahm, profesor madya di Sekolah Studi Internasional Lanjutan Universitas Johns Hopkins.
Narasi tersebut sejalan dengan argumen Beijing dalam pembicaraan iklim internasional baru-baru ini bahwa ekspor teknologi bersihnya merupakan pendorong pengurangan emisi global. “Beijing memposisikan dirinya sebagai pihak yang memungkinkan peluncuran energi bersih yang cepat dan murah, sementara menganggap pendekatan AS sebagai pendekatan yang terfragmentasi dan proteksionis dengan dalih keamanan,” tambah Nahm.
