JAKARTA, KOMPAS.com - Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Maradona mengusulkan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dalam RUU Perampasan Aset, hanya digunakan sebagai opsi terakhir.
“Pemicu yang limitatif itu penting. Kalau pendekatan berbasis putusan pidana tidak bisa dilakukan, baru kemudian penegak hukum bisa masuk ke mekanisme tanpa putusan pidana. Itu menjadi pilihan yang rasional,” ujar Maradona dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI, Senin (30/3/2026).
Menurut dia, pendekatan berbasis putusan pidana tetap harus menjadi mekanisme utama dalam perampasan aset, karena berada dalam ranah hukum pidana yang menekankan pembuktian terhadap pelaku.
Baca juga: RUU Perampasan Aset Dinilai Rawan Salah Sasaran, Perlu Batasan Tegas
Maradona mengingatkan, kemudahan dalam mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana berpotensi menimbulkan penyalahgunaan apabila tidak diatur secara ketat.
“Concern-nya adalah bagaimana tidak terjadi abuse. Karena ini memberikan banyak kemudahan, maka harus ada batasan yang jelas kapan mekanisme itu digunakan,” kata dia.
Maradona menjelaskan, prinsip dasar dalam perampasan aset adalah bahwa hak milik tidak bersifat absolut.
Ia juga menekankan, hukum hanya melindungi properti yang diperoleh dari sebab yang sah.
Baca juga: RUU Perampasan Aset: Antara Janji dan Bayang-bayang Kepentingan
“Dalam konteks ini, kita berbicara mengenai aset yang secara tidak sah dimiliki oleh pelaku ataupun turunannya. Itu yang menjadi dasar kenapa perampasan aset bisa dilakukan,” ujar Maradona menjelaskan.
Meski demikian, dia menekankan bahwa penggunaan mekanisme tanpa putusan pidana tetap harus diawali dengan bukti awal yang kuat dari penegak hukum.
Menurut dia, pembalikan beban pembuktian dalam persidangan tidak serta-merta menghilangkan kewajiban aparat untuk menghadirkan bukti permulaan.
“Penyidik harus bisa menunjukkan bukti awal atau prima facie yang solid ke hadapan hakim. Hakim yang kemudian menilai apakah aset itu layak diduga sebagai hasil tindak pidana,” kata Maradona.
Baca juga: Kekhawatiran soal RUU Perampasan Aset: Aparat Sewenang-wenang Rebut Harta
Dia juga menegaskan pentingnya peran pengadilan sebagai pengendali utama dalam proses perampasan aset guna mencegah tindakan sepihak dari aparat penegak hukum.
“Semua harus melalui pengadilan. Tidak bisa hanya dari satu arah penegak hukum. Harus ada judicial scrutiny,” kata dia.
RUU Perampasan AsetDiberitakan Sebelumnya, Badan Keahlian DPR telah menyusun dan menyelesaikan naskah akademik serta draf RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Ketua Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono menyampaikan, draf RUU Perampasan Aset terdiri dari delapan bab dan 62 pasal.
