Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menembus Rp17.000 pada penutupan perdagangan Senin (30/3/2026). Mata uang Garuda berada di level Rp17.002 per dolar AS atau melemah 22 poin dibandingkan posisi sebelumnya Rp16.979 per dolar AS.
Pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pelemahan rupiah dipicu meningkatnya kewaspadaan pasar terhadap potensi eskalasi konflik Iran setelah kelompok Houthi yang berbasis di Yaman dan didukung Iran menyerang Israel pada akhir pekan lalu.
“Kelompok Houthi dapat membuka front baru dalam konflik, mengingat mereka memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan di Laut Merah,” ujar Ibrahim kepada wartawan.
Iran menyatakan kesiapan menghadapi kemungkinan invasi darat oleh AS, terutama setelah laporan menunjukkan Washington mengerahkan ribuan pasukan ke Timur Tengah.
Presiden AS, Donald Trump, sebelumnya menyebut negosiasi dengan Iran berjalan baik dan berpotensi menghasilkan kesepakatan. Namun, ia tidak memberikan tenggat waktu yang jelas, sembari memperingatkan kemungkinan serangan lanjutan terhadap Teheran.
“Trump pekan lalu memperpanjang tenggat waktu serangan terhadap infrastruktur energi Iran hingga awal April. Iran sebagian besar menolak gagasan pembicaraan langsung dengan AS sejak konflik dimulai pada akhir Februari,” jelas Ibrahim.
Dari dalam negeri, pelemahan rupiah juga dipengaruhi rencana pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Tekanan fiskal saat ini bersifat struktural, berasal dari subsidi energi, kenaikan biaya bunga utang, serta kebutuhan belanja prioritas.
“Karena itu, kebijakan efisiensi anggaran tidak bisa berdiri sendiri untuk menjaga defisit tetap terkendali, sehingga diperlukan kombinasi kebijakan,” ujarnya.
Baca Juga: Perkuat Likuiditas dan Stabilitas Rupiah, BI Luncurkan Repo Valas
Baca Juga: Akhir Pekan, Rupiah Ditutup Nyaris Tergelincir ke Rp17.000 per USD
Secara umum, ruang efisiensi anggaran pemerintah dinilai masih memadai, tetapi terbatas dan harus diterapkan secara selektif. Ruang efisiensi realistis terutama berasal dari belanja nonprioritas, mengingat struktur belanja yang semakin ketat, khususnya untuk subsidi energi, belanja pegawai, dan bunga utang.
“Pelaksanaan efisiensi anggaran perlu dipastikan tetap memenuhi kualitas belanja, sehingga tidak hanya sekadar penghematan,” pungkasnya.
