JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyampaikan, impor kendaraan jenis niaga alias pikap dari India untuk Koperasi Merah Putih sudah disalurkan ke koperasi yang sudah rampung pembangunan gerai fisik. Ke depan, pengadaan kendaraan operasional memprioritaskan industri otomotif nasional tetapi tidak menutup kemungkinan dipenuhi dari negara lain.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjawab pertanyaan wartawan usai halal-bihalal, di Jakarta Senin (30/3/2026) siang.
Menurut Ferry, lebih kurang 105.000 kendaraan impor dari India yang beberapa waktu lalu sempat mengundang pembicaraan publik kini bertahap sudah disalurkan ke unit-unit Koperasi Merah Putih yang sudah selesai pembangunan fisiknya.
“Setiap kali ada bangunan Koperasi Merah Putih yang rampung dibangun beserta kelengkapan administrasinya, fasilitas kendaraan tersebut langsung disediakan,” ujar dia.
Ke depan, Ferry melanjutkan, pemerintah tetap memprioritaskan industri otomotif nasional untuk pengadaan kendaraan operasional Koperasi Merah Putih. Namun, jika kapasitas produksi dalam negeri belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan, kekurangan pasokan akan dipenuhi dari impor.
Mengenai porsi antara kendaraan produksi nasional dan impor, pemerintah belum merinci komposisinya. Pemerintah menyatakan akan menggunakan unit yang sudah tersedia lebih dulu untuk memenuhi pengadaan fasilitas kendaraan di setiap Koperasi Merah Putih.
Pembangunan 80.000 Koperasi Merah Putih adalah salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Guna percepatan pembangunannya, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Inpres itu menugasi sejumlah pejabat lembaga dan kementerian untuk memperkuat ekonomi di tingkat desa/kelurahan melalui pembentukan dan pengembangan 80.000 koperasi. Agrinas adalah salah satu pihak di dalamnya.
Merujuk inpres, Direktur Utama Agrinas mendapat dua penugasan. Pertama, melaksanakan penugasan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua, melaksanakan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP yang dapat dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia dengan skema padat karya serta pemilihan penyedia dilakukan melalui metode penunjukan langsung.
“Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar pada Koperasi Merah Putih. Dalam rapat terbatas di kediamannya beberapa waktu lalu, Presiden secara langsung menyampaikan bahwa program ini menjadi tumpuan utama untuk mensejahterakan masyarakat di desa-desa yang relatif selama ini kurang mendapat perhatian lebih dari pemerintah,” ucap Ferry.
Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, pada kesempatan sama, menekankan, momentum Idul Fitri menjadi titik awal semangat baru bagi seluruh jajaran Kemenkop untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi dalam mensukseskan program Koperasi Merah Putih.
Farida menilai bahwa energi baru dari libur Lebaran akan menjadi modal utama aparatur sipil negara dalam menghadapi tantangan operasionalisasi Kopdes Merah Putih.
Saat ini, lebih dari 2.400-an unit Koperasi Merah Putih sudah selesai dibangun gerai fisik beserta gudang. Dalam dua bulan mendatang, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 34.000 unit selesai.
Saat ini, lebih dari 2.400-an unit Koperasi Merah Putih sudah selesai dibangun gerai fisik beserta gudang.
Peneliti Departmen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, saat dihubungi Selasa (31/3/2026), berpendapat, melanjutkan program nasional seperti Koperasi Merah Putih sangat disayangkan di tengah kondisi fiskal yang sedang tertekan. Krisis Timur Tengah telah mendorong harga minyak menembus 100 dollar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN 70 dollar AS per barel.
Kondisi itu berpotensi membengkakkan subsidi dan kompensasi energi, seperti yang pernah terjadi pada 2022 saat nilainya hampir mencapai Rp 600 triliun. Jika belanja besar lain, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih tetap dipaksakan tanpa penghematan, defisit anggaran berisiko melewati batas 3 persen.
jika defisit anggaran melampaui 3 persen, menurut Deni, pemerintah harus mencari tambahan pembiayaan yang pada akhirnya berisiko menekan sektor swasta. Jika pembiayaan tidak terserap dari pasar atau swasta, opsi yang tersisa adalah keterlibatan Bank Indonesia.
Namun, langkah ini dinilai memiliki konsekuensi jangka panjang karena dapat menambah jumlah uang beredar, memicu inflasi, dan pada akhirnya mendorong kenaikan suku bunga untuk menjaga stabilitas.
Kenaikan suku bunga tersebut justru berpotensi menimbulkan crowding out terhadap investasi swasta. Malahan, niat pemerintah mendorong pertumbuhan lewat ekspansi fiskal bisa tidak tercapai.
Selain membebani anggaran, wacana tetap melanjutkan impor kendaraan operasional Koperasi Merah Putih dari India untuk mendukung program Koperasi Merah Putih juga dinilai kontradiktif dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Impor justru menciptakan leakage karena dana keluar negeri. Padahal seharusnya belanja diprioritaskan ke produsen dalam negeri agar perputaran uang tetap terjadi di pasar domestik.
Di sisi lain, Deni bisa memahami wacana melanjutkan impor kendaraan operasional Koperasi Merah Putih dari India kemungkinan sulit dihentikan. Dia menduga sudah terikat kontrak, uang muka sudah dibayarkan, dan bisa jadi terkait komitmen bisnis atau bahkan antar-pemerintah.
“Jadi, meski secara ekonomi dan fiskal dinilai sebaiknya ditunda atau diperkecil, realitas politik dan kontraktual membuat ruang fiskal pemerintah semakin kaku dan tidak fleksibel,” kata dia.
