FAJAR, MAKASSAR—Momentum akademik penting kembali tercatat dalam perjalanan Universitas Bosowa (Unibos), melalui Sidang Terbuka Senat dalam rangka Orasi Ilmiah dan Pengukuhan Profesor yang digelar pada Selasa, 31 Maret 2026 di Gedung Balai Sidang 45.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala LLDIKTI Wilayah IX Dr. Andi Lukman, M.Si., Ketua BPH Asrul Hidayat, Sekretaris Yayasan Aksa Mahmud H. Baharuddin Rachim, ketua senat Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., jajaran senat, dosen, dan staf, serta keluarga besar profesor yang dikukuhkan.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Dr. Hasanuddin Remmang, S.E., M.Si. resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan dengan kepakaran kewirausahaan.
Perjalanan akademiknya yang panjang, mulai dari pendidikan dasar di Bone hingga meraih gelar doktor di Universitas Negeri Makassar, serta pengalaman strategis sebagai pimpinan di berbagai lembaga kampus, menjadi fondasi kuat dalam kontribusinya terhadap pengembangan institusi.
Dalam orasi ilmiahnya yang berjudul “Teknologi Kewirausahaan di Era Bisnis Digital Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Industri Sutra: Peran Ekosistem dan Kolaborasi,” Prof. Hasanuddin menyoroti pentingnya transformasi digital dalam mendorong daya saing UMKM di tengah dinamika ekonomi global.
“Perkembangan teknologi digital dalam kewirausahaan telah membawa perubahan fundamental terhadap cara dan strategi pengembangan UMKM, termasuk industri sutra yang selama ini identik dengan proses tradisional,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kolaborasi menjadi kunci dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan, terutama dalam penguatan identitas produk berbasis budaya lokal.
“Kolaborasi mampu menciptakan sinergi dalam pengembangan produk, pemasaran bersama, serta memperkuat posisi industri sutra sebagai bagian dari ekonomi kreatif,” tambahnya.
Lebih lanjut, Prof. Hasanuddin mengungkapkan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam adopsi teknologi digital.
“UMKM menyumbang sekitar 61 persen terhadap PDB nasional dan menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja, namun tingkat pemanfaatan teknologi digital masih rendah sehingga perlu dukungan ekosistem yang lebih kuat,” jelasnya.
Pengukuhan ini tidak hanya menjadi pencapaian personal, tetapi juga mempertegas komitmen Universitas Bosowa dalam menghadirkan sumber daya manusia unggul yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi berbasis inovasi.
Dengan bertambahnya guru besar di bidang strategis, Universitas Bosowa semakin memperkuat posisinya sebagai institusi pendidikan tinggi yang adaptif dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.
Kemudian ada Prof. Dr. Iskandar, M.Si, resmi dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang Ilmu Sosiologi dengan kepakaran Sosiologi Pembangunan dan Perubahan Sosial.
Lahir di Makassar pada 10 Juli 1962, ia memiliki rekam jejak panjang di dunia akademik dan kepemimpinan, mulai dari Ketua LPPM STKS, Wakil Rektor I UTS Makassar, hingga saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Sosiologi Universitas Bosowa.
Melalui orasi ilmiahnya yang berjudul “Pembangunan, Perubahan Sosial dan Masalah Sosial Perkotaan”, Prof. Iskandar menyoroti bahwa pembangunan tidak hanya menghadirkan kemajuan, tetapi juga memunculkan tantangan sosial yang kompleks.
“Pembangunan nasional pada dasarnya merupakan proses transformasi sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun di saat yang sama juga memicu perubahan sosial yang tidak selalu berjalan seimbang,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan modernisasi sering kali berjalan beriringan dengan munculnya ketimpangan sosial, khususnya di wilayah perkotaan.
Menurutnya, fenomena tersebut tidak dapat dipisahkan dari dinamika urbanisasi dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, serta layanan sosial bagi masyarakat rentan.
Lebih lanjut, Prof. Iskandar menegaskan bahwa masalah sosial di perkotaan, termasuk di Kota Makassar, merupakan konsekuensi dari pembangunan yang belum sepenuhnya inklusif.
“Masalah sosial perkotaan tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan ketertiban, tetapi merupakan cerminan ketimpangan struktural dan eksklusi sosial yang membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan berkeadilan,” jelasnya.
Ia pun menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam pembangunan ke depan. “Pembangunan harus berorientasi pada manusia, memperkuat integrasi sosial, serta melindungi kelompok rentan agar tidak semakin tertinggal dalam arus perubahan,” tutupnya.(wis)
