REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Adidaya Institute mengusulkan penguatan fungsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan konsumsi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pangan nasional. Pendekatan ini dinilai dapat memperkuat daya tahan program di tengah tekanan global yang semakin dinamis.
Ekonom Adidaya Institute Bramastyo B Prastowo mengatakan, MBG memiliki potensi besar untuk memberi manfaat ekonomi yang lebih luas apabila dioptimalkan sebagai penghubung antara kebutuhan konsumsi dan produksi pangan dalam negeri.
- BSI Salurkan Rp 194,5 Miliar untuk Dapur MBG
- Dorong Peningkatan Pendapatan, MBG Jadi Berkah untuk UMKM
- MBG Hadirkan Pekerjaan dengan Pendapatan Layak untuk Warga Lokal
“MBG terlalu sederhana jika dibiarkan hanya menjadi program distribusi makanan. MBG harus ditransformasi menjadi mesin ekonomi pangan nasional,” kata Bramastyo dalam dialog media di Jakarta, Selasa (31/3).
Ia menjelaskan, penguatan peran MBG perlu dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah program, sehingga tidak hanya menghasilkan output berupa porsi makanan, tetapi juga outcome berupa tumbuhnya ekosistem pangan lokal.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Menurut Bramastyo, pendekatan ini akan membuat program lebih adaptif terhadap berbagai tantangan global, termasuk fluktuasi harga komoditas dan gangguan rantai pasok akibat konflik geopolitik maupun fenomena iklim ekstrem.
Ia menilai kebutuhan MBG yang mencapai puluhan juta porsi per hari dapat menjadi peluang untuk memperkuat pasar bagi produksi dalam negeri, mulai dari petani, nelayan, peternak, hingga pelaku usaha pangan skala kecil dan menengah.
“Bayangkan dampaknya. Petani punya pembeli pasti. Nelayan masuk rantai pasok resmi. Koperasi desa jadi agregator dan distributor. UMKM pangan tumbuh karena ada pasar yang jelas dan berkelanjutan. Uang negara berputar di dalam negeri, bukan mengalir ke importir,” kata Bramastyo.
Bramastyo menambahkan, penguatan peran MBG juga sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, terutama di wilayah perdesaan yang menjadi basis produksi pangan nasional.
Ia menyebut, indikator keberhasilan MBG dapat diperluas, tidak hanya pada jumlah porsi yang tersalurkan, tetapi juga pada tingkat serapan bahan baku lokal, keterlibatan pelaku usaha, dan dampaknya terhadap ekonomi daerah.
“MBG yang hanya mengukur jumlah porsi adalah MBG yang setengah jalan. MBG yang mengukur pertumbuhan ekosistem pangan lokal itulah MBG yang sesungguhnya bekerja untuk Indonesia,” kata Bramastyo.
Untuk mendukung penguatan tersebut, Adidaya Institute mengusulkan sejumlah langkah percepatan. Pertama, penyelesaian aturan pelaksana agar pelaksanaan di lapangan memiliki kepastian dan arah yang jelas, terutama terkait mekanisme serapan pangan lokal.
Kedua, mendorong adanya kepastian pasar melalui kontrak pembelian yang memberikan kejelasan harga, standar kualitas, serta jaminan pembayaran bagi petani dan nelayan.
“Petani dan nelayan butuh kepastian pasar, bukan janji. Rancang kontrak pembelian dengan harga referensi, klausul penyesuaian inflasi, standar kualitas, dan jaminan pembayaran tepat waktu,” kata Bramastyo.
Ketiga, penguatan peran kelembagaan lokal seperti koperasi desa, kampung nelayan, dan lumbung pangan agar dapat menjadi simpul distribusi dan stabilisasi pasokan bahan baku.
Keempat, penyediaan ruang fiskal yang memadai untuk menjaga keberlanjutan program di tengah potensi gejolak global.
Kelima, pengembangan sistem pemantauan berbasis data yang dapat diakses publik guna meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pelaksanaan program.
“Pantau biaya per porsi, persentase serapan lokal, jumlah SPPG aktif, indikator gizi, dan dampak ekonomi daerah secara terbuka. Data adalah kompas transformasi,” kata Bramastyo.
Adidaya Institute menilai MBG memiliki posisi strategis sebagai salah satu program besar pemerintah dengan jangkauan puluhan juta penerima manfaat. Dengan penguatan peran yang tepat, program ini berpotensi menjadi penggerak utama ekosistem pangan nasional dari hulu hingga hilir.
“Negara bukan sekadar memberi makan. Negara membangun ekosistem pangan lokal yang tahan krisis, berkelanjutan, dan menggerakkan rakyat dari bawah,” kata Bramastyo.
