Baru-baru ini, Beijing memperketat pengawasan terhadap penggunaan drone di wilayah udara ibu kota dengan alasan keamanan, termasuk pembatasan besar terhadap penjualan, penyimpanan, dan transportasi drone. Kebijakan ini disebut berkaitan dengan meningkatnya penggunaan drone untuk tujuan militer di luar negeri.
EtIndonesia. Pada 27 Maret 2026, Kongres Rakyat Kota Beijing mengesahkan “Peraturan Pengelolaan Pesawat Udara Tanpa Awak Beijing”, yang mengatur secara ketat penerbangan, penjualan, transportasi, dan penyimpanan drone.
Aturan ini akan mulai berlaku pada 1 Mei 2026 .
Aturan baru tersebut mencakup:
- Semua aktivitas penerbangan drone di luar ruangan harus mengajukan izin.
- Pemilik drone wajib melakukan registrasi identitas sebelum 30 April.
- Pemilik juga harus melaporkan status operasional drone serta lokasi penyimpanan kepada pihak kepolisian.
Para analis menilai kebijakan ini kemungkinan terkait dengan meningkatnya serangan drone di luar negeri. Kedutaan besar Amerika Serikat di Timur Tengah dilaporkan pernah diserang drone Iran. Selain itu, drone juga memainkan peran yang semakin penting dalam perang Rusia–Ukraina dan konflik AS–Iran.
Pakar strategi Taiwan, Su Ziyun, menyatakan bahwa Beijing merupakan pusat berbagai lembaga pemerintah Tiongkok sekaligus lokasi utama aktivitas Xi Jinping, sehingga pengelolaan drone dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Hal ini karena drone dapat dijadikan senjata.
Su Ziyun menjelaskan bahwa sistem pengawasan ini mencakup seluruh rantai—dari produksi, transportasi, penyimpanan hingga penggunaan akhir—termasuk penerapan sistem identitas nyata bagi pembeli. Tidak seperti negara lain yang hanya fokus pada keamanan bandara atau jalur penerbangan, Beijing bertujuan mencegah drone digunakan sebagai alat untuk menyerang pejabat tinggi atau sebagai sarana anti-pemerintah.
Peneliti dari Institut Riset Pertahanan Taiwan, Xie Peixue, menambahkan bahwa drone memiliki karakteristik “kecil, rendah, dan lambat”, sehingga sulit dideteksi radar tradisional. Hal ini membuatnya menjadi ancaman potensial di pusat politik dan ekonomi, seperti untuk pengintaian, gangguan acara penting, atau bahkan membawa perangkat berbahaya.
Ia juga menjelaskan bahwa drone memiliki sifat “dual-use” (penggunaan ganda), yakni dapat digunakan untuk keperluan sipil maupun militer. Dalam berbagai konflik seperti konflik Nagorno-Karabakh, perang Rusia–Ukraina, dan konflik di Timur Tengah, drone sipil murah terbukti memiliki nilai asimetris tinggi—dapat digunakan untuk pengintaian maupun diubah menjadi senjata serangan.
Aturan baru Beijing juga menetapkan bahwa seluruh wilayah administratif kota merupakan zona udara yang dikendalikan untuk drone, sehingga semua penerbangan luar ruangan harus mendapat izin. Tanpa persetujuan otoritas keamanan publik, dilarang menjual atau menyewakan drone serta 17 jenis komponen inti kepada individu atau organisasi mana pun.
Selain itu, di dalam wilayah Jalan Lingkar Keenam Beijing, dilarang menyimpan lebih dari tiga drone atau sepuluh komponen inti di satu lokasi.
Sebelumnya, pemerintahan partai komunis Tiongkok (PKT) telah mengeluarkan regulasi nasional terkait drone pada tahun 2023 dan 2024. Pada Agustus tahun lalu, seluruh wilayah udara Beijing juga sudah ditetapkan sebagai zona terbatas. Namun, aturan baru ini jauh lebih ketat.
Xie Peixue menilai bahwa kebijakan ini akan meningkatkan ambang batas penggunaan drone sipil dan menyebabkan minat masyarakat terhadap drone menurun dengan cepat. Proses perizinan yang rumit juga akan meningkatkan biaya kepatuhan bagi perusahaan, sehingga perusahaan rintisan kecil dan menengah mungkin kesulitan bertahan.
Akibatnya, pasar dan teknologi drone kemungkinan akan terkonsentrasi pada sejumlah kecil perusahaan besar yang memiliki izin khusus atau didukung oleh negara.
Ia juga menyebutkan bahwa ke depan, teknologi drone akan lebih difokuskan pada fitur yang memudahkan pengawasan pemerintah, seperti identifikasi jarak jauh dan catatan penerbangan yang tidak dapat diubah.
Sebelumnya, pemerintah PKT mempromosikan pengembangan “ekonomi ruang udara rendah” yang dipimpin oleh drone, sebagai bagian dari modernisasi ala Tiongkok. Aplikasi utamanya mencakup logistik, kendaraan terbang (eVTOL), pertanian, dan inspeksi infrastruktur perkotaan.
Namun, kebijakan ini kemungkinan akan membatasi penggunaan drone oleh konsumen individu, sekaligus menyediakan ruang udara yang lebih “bersih” bagi perusahaan komersial dan layanan publik yang disetujui pemerintah.
Xie Peixue menambahkan bahwa dalam logika kebijakan pemerintah, perkembangan ekonomi ruang udara rendah akan diarahkan pada sistem lisensi khusus yang dikendalikan negara, sementara perusahaan swasta biasa akan menghadapi pembatasan yang lebih ketat.
Disunting oleh Song Feng; Wawancara oleh Luo Ya; Pasca-produksi oleh Tony – NTDTV
