REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah langit Timur Tengah yang terus bergetar oleh dentuman konflik, perang yang melibatkan Iran tidak lagi sekadar pertarungan militer. Ia telah menjelma menjadi panggung besar perebutan pengaruh global.
Bahasa diplomasi, strategi militer, dan kepentingan ekonomi saling berkelindan, sekaligus memperlihatkan rapuhnya tatanan internasional yang selama ini dianggap mapan.
- 3 Analis: Iran Diserang, tapi Siapa Sebenarnya yang Terpojok?
- Tiga Analis Arab-Turki: Mengapa Program Nuklir Iran Jauh Lebih Ngeri dari Irak dan Libya
- Analis Turki, Rusia, dan Arab: Rahasia di Balik Perang Rudal yang Malah Mempercepat Kemunduran Barat
Editorial Global Times melihat satu hal yang paling mencolok, bukan hanya perang itu sendiri, melainkan kegagalan moral kolektif negara-negara besar. Pernyataan bersama G7, yang seharusnya menjadi rujukan etika global, justru dinilai kehilangan keberanian untuk menyebut pelaku konflik secara tegas.
“Deklarasi ini tidak mampu mengatakan ‘hentikan pengeboman’,” tulis editorial tersebut, seraya menilai bahasa yang digunakan sengaja dikaburkan untuk menghindari penunjukan tanggung jawab .
.rec-desc {padding: 7px !important;}Dalam pembacaan tersebut, persoalan bukan sekadar redaksi, melainkan struktur kekuasaan. Amerika Serikat sebagai aktor utama konflik justru berada di dalam forum yang sama yang diharapkan menjadi penyeimbang.
Akibatnya, G7 dinilai “secara konstitusional tidak mampu meminta pertanggungjawaban inisiator konflik.” Kritik ini mengarah pada kesimpulan yang lebih dalam, bahwa legitimasi moral Barat dalam mengatur konflik global tengah mengalami erosi serius.
Jika Global Times menyoroti kegagalan politik global, maka Nafja Sabbah al-Kuwari dalam Al Jazeera mengalihkan perhatian pada titik paling sensitif dalam konflik ini, Selat Hormuz. Ia menggambarkan krisis ini sebagai “krisis geopolitik multidimensi” yang tidak hanya menyangkut keamanan regional, tetapi juga stabilitas energi dunia.
3 Kemungkinan terkait Selat HormuzAl-Kuwari memetakan tiga kemungkinan jalur yang dapat ditempuh. Pertama, aksi militer regional tanpa keterlibatan langsung Amerika Serikat, yang dinilai berisiko tinggi karena keterbatasan kapasitas militer negara-negara Teluk.
Kedua, operasi militer terkoordinasi bersama Amerika Serikat, yang masuk dalam kerangka diplomasi koersif.
Ketiga, dan yang dianggap paling realistis, adalah strategi Iran mempertahankan kontrol atas selat sebagai alat tawar dalam negosiasi.
Ia menegaskan, “Krisis ini tidak dapat direduksi menjadi pilihan biner antara perang dan perdamaian,” melainkan merupakan “kontes tawar-menawar terstruktur” di mana tekanan militer dan jalur diplomasi berjalan bersamaan . Dalam kerangka ini, peran mediator seperti Pakistan menjadi krusial sebagai jembatan yang menjaga kemungkinan de-eskalasi.
