FAJAR, JAKARTA — Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) baik di instansi pusat maupun daerah, yang dijadwalkan berlangsung setiap hari Jumat.
Kebijakan ini mulai diterapkan setelah Hari Raya Idulfitri 2026 sebagai bagian dari langkah efisiensi nasional, khususnya dalam merespons tekanan global seperti kenaikan harga energi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa skema WFH hanya berlaku satu hari dalam sepekan dari total lima hari kerja. Pemerintah juga mendorong agar kebijakan serupa dapat diikuti oleh sektor swasta.
Hari Jumat dipilih sebagai waktu pelaksanaan WFH karena dinilai strategis, berdekatan dengan akhir pekan, sehingga dapat mengurangi mobilitas harian masyarakat secara signifikan.
Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu menekan konsumsi bahan bakar serta meningkatkan efisiensi anggaran negara. Pemerintah memperkirakan penghematan penggunaan BBM bisa mencapai sekitar seperlima dari konsumsi harian.
Meski demikian, penerapan WFH tidak berlaku untuk seluruh sektor. Layanan publik yang bersifat esensial tetap diwajibkan berjalan normal guna menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Saat ini, pemerintah masih menyusun teknis pelaksanaan secara rinci, termasuk mekanisme pengaturan di masing-masing instansi pusat dan daerah. (jpg/*)
