Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memandang bahwa pemerintah perlu mengambil langkah strategis dalam meredam dampak gejolak global imbas perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran, baik dalam jangka pendek maupun panjang.
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyampaikan bahwa terdapat potensi disrupsi berkepanjangan dan tekanan inflasi global maupun domestik dari situasi tersebut, sehingga pihaknya turut memberikan sejumlah rekomendasi.
“Dalam jangka pendek, fokus utama adalah menjaga stabilitas makroekonomi dan menahan transmisi guncangan global ke perekonomian domestik,” kata Shinta saat dihubungi Bisnis, Selasa (31/3/2026).
Dia memerinci, fokus jangka pendek tersebut mencakup langkah untuk menjaga stabilitas makroekonomi melalui pengendalian harga energi, nilai tukar, dan kelancaran logistik rantai pasok.
Pemerintah juga dinilai perlu membatasi transmisi tekanan global dengan kebijakan yang adaptif dan terukur, berbasis pemetaan sektor, serta komunikasi yang jelas kepada dunia usaha agar tidak menimbulkan disrupsi pada aktivitas produksi dan rantai pasok.
Selain itu, Apindo menilai bahwa konsumsi domestik perlu diperkuat beriringan dengan stimulus yang ditargetkan untuk industri padat karya, serta agar daya saing dunia usaha dijaga melalui dukungan likuiditas, penurunan biaya tinggi, deregulasi, hingga penghapusan hambatan berusaha.
Baca Juga
- Apindo: Tahap Implementasi Jadi Kunci Keberhasilan Kerja Sama RI-Jepang
- Kebijakan WFH Diumumkan Hari Ini, Apindo Harap Produktivitas Usaha Terjaga
- Apindo Wanti-Wanti Dampak Kebijakan WFH ke Industri: Perlu Kajian Mendalam
“Sementara dalam jangka menengah hingga panjang, diperlukan strategi struktural untuk meningkatkan resiliensi ekonomi,” sambung Shinta.
Terkait ini, dia menilai pemerintah perlu mempercepat ketahanan energi nasional melalui penguatan energi alternatif, serta memastikan bauran energi selaras dengan kesiapan infrastruktur dan daya saing industri.
Pihaknya juga menggarisbawahi pentingnya penguatan sektor hulu domestik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, bersamaan dengan menjaga daya beli masyarakat dan biaya logistik dunia usaha melalui reformasi subsidi energi secara bertahap dan terukur.
“Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, tekanan global ini diharapkan tidak mengganggu stabilitas ekonomi secara berkelanjutan,” ujar Shinta.
Dalam perkembangan terakhir, pemerintah telah mematangkan skema efisiensi anggaran hingga work from home (WFH) sebagai langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak ketidakpastian ekonomi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang membuat harga minyak mentah naik di atas asumsi APBN 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa berbagai opsi kebijakan telah dikaji dalam rapat koordinasi (Rakor) antar kementerian/lembaga (K/L) pada Sabtu (28/3/2026). Rakor tersebut, sambungnya, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai perumusan sejumlah kebijakan ekonomi di tengah dinamika global saat ini.
"Dalam rapat ini dibahas berbagai langkah strategis, mulai dari pengaturan work from home secara adaptif, efisiensi anggaran yang lebih tepat sasaran, penguatan kebijakan B50, hingga usulan penghematan energi nasional," jelas Airlangga melalui akun Instagram @airlanggahartarto_official, Minggu (29/3/2026).
