Jakarta; Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat kualitas perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) melalui peningkatan kualitas data. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menerapkan Rasch Model dalam pengembangan instrumen survei.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris BSKDN, Noudy R. P. Tendean, saat membuka kegiatan Sosialisasi Penggunaan Rasch Model dalam Pengembangan Instrumen Survei di Command Center BSKDN, Jakarta. Dalam sambutannya, Noudy menegaskan, kualitas data sangat ditentukan oleh kualitas instrumen yang digunakan, khususnya dalam survei sebagai salah satu sumber utama data kebijakan.
“Kebijakan yang baik harus didukung oleh data yang baik, dan data yang baik harus berasal dari instrumen yang benar-benar teruji, valid, dan reliabel,” ujar Noudy, dalam keterangannya, Selasa, 31 Maret 2026
Dia menjelaskan selama ini pendekatan klasik seperti uji validitas dan reliabilitas umum telah banyak digunakan. Namun, perkembangan metodologi pengukuran menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dan presisi, salah satunya melalui Rasch Model.
Menurut dia, Rasch Model memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap kualitas butir pertanyaan dalam instrumen survei. Metode ini mampu mengidentifikasi tingkat kesulitan setiap item, konsistensi responden, kesesuaian instrumen dengan konstruk yang diukur, serta potensi bias pada setiap pertanyaan.
“Melalui pendekatan ini, kita tidak hanya mengetahui apakah instrumen cukup baik, tetapi juga memastikan bahwa instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur,” jelas dia.
Baca Juga: Kemendagri Kembangkan Instrumen Pengukur Kinerja Penurunan Pengangguran
Kemendagri terus memperkuat kualitas perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) melalui peningkatan kualitas data.Dok. Kemendagri
Noudy menekankan penerapan Rasch Model bukan sekadar peningkatan teknis, melainkan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat kualitas evidence dalam perumusan kebijakan. Dia mengingatkan instrumen yang lemah berpotensi menghasilkan data yang bias, yang pada akhirnya dapat berdampak pada ketidaktepatan rekomendasi kebijakan.
“Jika data yang kita gunakan bias, maka kebijakan yang dihasilkan pun berisiko tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, penguatan metodologi menjadi sangat penting,” tegas dia.
Sementara itu, Associate, Professor Bambang Sumintono, menekankan Rasch Model memberikan pendekatan pengukuran yang lebih akurat karena tidak hanya berfokus pada kelompok, tetapi juga pada karakteristik individu responden. Dia juga menjelaskan dalam Rasch Model, data tidak langsung dianggap sebagai hasil pengukuran akhir, melainkan perlu melalui proses transformasi agar memiliki makna yang lebih kuat secara ilmiah.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat fondasi metodologis BSKDN, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
