Oleh: Muhammad Syarkawi Rauf
Perang Timur Tengah (Timteng) atau Negara Teluk berdampak pada logistik sekitar 20 – 25 persen perdagangan minyak dan gas dunia. Penutupan selat Hormuz oleh Iran membawa dampak serius.
Kebijakan Iran itu membuat harga minyak dunia untuk jenis Brent naik menjadi 106,974 dolar AS per barel pada 31 Maret 2026, sempat menyentuh angka 116 dolar AS per barel pada Senin, 30 Maret 2026.
Perang Timteng yang makin panjang akan membuat harga minyak dunia terus naik melampaui harga tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu 119,02 dolar AS per barel pada 6 Juni 2022. Akibatnya, rata-rata harga minyak dunia dalam setahun menjadi 90 – 100 dolar AS per barel.
Tiga negara Asia dengan kinerja perekonomian terbaik pada 2025, yaitu India, Indonesia, dan China mengimpor minyak dari Timteng melalui selat Hormuz sekitar 46 persen untuk India, China 38 persen, dan Indonesia sekitar 20 persen. Negara Asia paling terdampak perang Timteng adalah Filipina dan Jepang yang mengimpor 90 persen kebutuhan minyaknya dari Timteng.
Dampak negatifnya tercermin pada kenaikan inflasi akibat membengkaknya biaya BBM dan sekaligus biaya logistik untuk industri. Hal ini kemudian dikompensasi dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa di tingkat konsumen.
Sejalan dengan interim report dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), tren inflasi pada kuartal kedua 2026 mengalami kenaikan yang tercermin pada ekspektasi inflasi meningkat sejalan dengan peningkatan harga minyak dunia. Ekspektasi inflasi di AS, Euro dan EMEs lebih besar dibandingkan target inflasi masing-masing bank sentral.
Akibatnya, era suku bunga tinggi sejak Covid-19 dan perang Rusia vs Ukraina belum akan berakhir. Kenaikan ekspektasi inflasi membuat bank sentral EMEs dan negara maju menunda relaksasi suku bunga acuan yang akan mengganggu penyaluran kredit dan berpotensi menghambat ekspansi sektor riil. Atau mengerem pertumbuhan ekonomi.
Hal ini sejalan dengan laporan interim OECD, Maret 2026, pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional 2026 diproyeksi menjadi sekitar 4,8 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibanding target pemerintah dalam APBN tahun 2026 sebesar 5,4 persen.
Hal yang paling mengkhawatirkan adalah meningkatnya risiko fiskal bagi pemerintah di sejumlah negara Asia termasuk Indonesia. Kenaikan harga minyak dunia membuat alokasi subsidi, baik energi maupun nonenergi dalam APBN meningkat.
Salah satu komponen subsidi yang diperkirakan meningkat signifikan dalam APBN dengan harga minyak rata-rata setahun lebih besar 90 dolar AS per barel adalah subsidi BBM, listrik, pupuk, transportasi, dan lainnya. Secara khusus, peningkatan alokasi subsidi pupuk karena kenaikan bahan baku pupuk yang berdampak pada kenaikan harga hasil pertanian.
Selain itu, ketidakpastian perekonomian global meningkatkan risiko bagi perekonomian EMEs termasuk Indonesia. Hal ini berdampak pada kemampuan negara-negara EMEs memperoleh pembiayaan fiskal melalui penjualan Surat Berharga Negara (SBN).
Risiko fiskal yang meningkat menyebabkan harga SBN EMEs, termasuk Indonesia turun drastis dengan yield atau tingkat pengembalian yang tinggi. Dalam kasus Indonesia, aliran keluar modal asing dari SBN sangat besar hingga porsi kepemilikan asing kurang dari 20 persen.
Artinya, tanpa adanya penundaan program-program strategis pemerintah, kenaikan harga BBM akan berdampak pada defisit fiskal yang meningkat melampaui 3,0 persen yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang.
Peningkatan defisit fiskal menjadi 4,0–4,5 persen akan membuat persepsi risiko terhadap perekonomian nasional makin tinggi yang berdampak pada harga SBN turun, yield dan suku bunga naik. Hal yang paling krusial, kenaikan harga BBM hingga rata-rata setahun sekitar 90-100 dolar AS per barel berdampak langsung ke pengeluaran rumah tangga, khususnya rumah tangga miskin.
Terdapat lebih dari 8,0 persen kontribusi belanja energi dalam pengeluaran rumah tangga di Indonesia (OECD, Maret 2026).
Porsi pengeluaran energi rumah tangga miskin lebih tinggi dibanding kelas menengah. Artinya, kenaikan harga BBM akan berdampak langsung terhadap penambahan jumlah rumah tangga miskin mengingat mayoritas kelas menengah Indonesia berada di sekitar garis kemiskinan atau nyaris miskin.
Solusinya, jika harga minyak dunia rata-rata setahun lebih besar 90 dolar AS per barel maka langkah pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah efisiensi anggaran dengan mengalihkan beberapa pos pengeluaran, termasuk pengeluaran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menambah subsidi BBM, listrik, pupuk, dan transportasi, khususnya angkutan kereta api.
Langkah kedua, mempertahankan alokasi pengeluaran seperti sekarang, tetapi dengan penambahan pada anggaran subsidi BBM, listrik, pupuk, angkutan dan lainnya dengan konsekuensi menambah rasio defisit fiskal terhadap Gross Domestic Product (GDP) dari 2,92 persen GDP pada 2025 menjadi 4,0–4,5 persen GDP pada 2026.
Langkah ketiga, dari sisi kebijakan moneter, bauran kebijakan moneter termasuk berbagai perbaikan akses kredit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pilihan paling rasional. Di mana, dari sisi suku bunga, Bank Indonesia (BI) tidak memiliki banyak ruang untuk menurunkan BI rate (suku bunga acuan) dengan ekspektasi inflasi yang meningkat akibat kenaikan harga minyak dunia.
Langkah keempat, mempersiapkan langkah emergensi, seperti program-program padat karya cash for work untuk memastikan kelompok masyarakat terbawah mampu mempertahankan konsumsinya. Termasuk melanjutkan program pemberian beras gratis kepada rumah tangga miskin.
Langkah kelima, untuk menjamin keberlangsungan fiskal tanpa mengurangi beban subsidi BBM, listrik, pupuk, transportasi dan lainnya, maka langkah pembatasan konsumsi BBM dapat dilakukan oleh pemerintah. Termasuk menggratiskan transportasi umum untuk memberikan insentif agar rumah tangga pindah menggunakan transportasi umum dibanding mobil pribadi.
Langkah keenam, sebagai opsi paling terakhir adalah berbagi beban dengan masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Pemerintah mengurangi subsidi yang menyebabkan kenaikan harga BBM, listrik, pupuk, transportasi dan lainnya. (*)
*Penulis adalah Dosen FEB Unhas/ Ketua KPPU RI 2015 – 2018
