Komisi III DPR membuka opsi pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki lebih dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Opsi itu akan dibahas lebih lanjut dalam rapat pleno Komisi III DPR.
"Yang jelas, Komisi III DPR akan menggelar yang namanya rapat pleno khusus terkait masalah ini, sikap kita akan seperti apa. Lalu, sebelum atau setelah rapat pleno, kami perlu memanggil memang, apakah forumnya nanti namanya pansus, apakah namanya rapat bersama. Jadi, bisa ada dua kemungkinan," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat dengan Tim Kuasa Hukum Andrie Yunus, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Habiburokhman memastikan Komisi III DPR akan mengakomodir masukan-masukan yang ada terkait kasus penyiraman air keras Andrie Yunus. Pihaknya berkomitmen mengawal proses penegakan hukum dari kasus tersebut.
"Jadi nggak memungkinkan kita mengambil keputusan saat ini ya, karena toh sudah ada 3 kesimpulan, saya pikir sudah ada sebagian kita akomodir aspirasi kawan-kawan di sini. Yang jelas, Komisi III DPR berkomitmen mengawal penegakan hukum dan keadilan kasus ini hingga tuntas," tutur Habiburokhman.
Sebelumnya, usulan pembentukan pansus itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama dalam rapat. Ia menyebut pengawalan terkait kasus ini harus dilakukan lintas sektor, lantaran melibatkan mitra dari komisi lain di DPR RI.
"Tadi kan dalam paparan ada 16 pelaku yang terdeteksi. Barangkali ini harus diberikan masukan. Dan kita tentu pernyataan Presiden ini barangkali ini menjadi acuan bagi kita bersama," kata Benny dalam rapat.
"Dan kita di Komisi III saya yakin Pak Pimpinan, Pak Ketua, dari awal saya mengikuti Pak Ketua sangat memperhatikan kasus ini," sambungnya.
Ia mengusulkan DPR untuk membuat Pansus sebagai pengawasan terhadap kasus Andrie Yunus. Menurutnya alat kelengkapan dewan (AKD) lain seperti Komisi I yang bermitra dengan TNI hingga XIII yang berfokus pada isu-isu HAM harus dilibatkan.
"Dan mungkin yang terakhir Pak Ketua, karena ini mungkin melibatkan TNI barangkali tadi ada saran mungkin melibatkan komisi, komisi lain melalui Pansus barangkali," ujar Benny.
"Barangkali menjadi pikiran, ada komisi I, Komisi XIII barangkali Pak Ketua, kita Komisi III barangkali ini menjadi pikiran kita untuk mengungkap lebih luas lagi keterlibatan-keterlibatan ini," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua YLBHI Muhamad Isnur mendorong hal serupa. Ia berharap ada komitmen dari DPR RI untuk mengawal kasus ini.
"Maka saya berharap minimal Komisi III bisa mendorong pemerintah juga bersama-sama untuk membuka lebih lanjut siapa aktor intelektualnya, agar apa? Agar tidak terjadi lagi ke depan sesuatu yang seperti ini," ujar Isnur dalam rapat.
Isnur berharap DPR RI bisa membentuk Pansus atau Panja mengawal kasus Andrie Yunus. Ia juga ingin ada pengawasan intelijen untuk diaudit serius.
"Maka, langkah-langkah baik itu Panja maupun Pansus kami harapkan juga ada. Dan dalam fungsi satu lagi yang kemarin juga sempat disuarakan, pengawasan intelijen. Undang-Undang Intelijen jelas sekali memandatkan DPR punya pengawasan," ujar Isnur.
"Jadi saya, saya juga berharap Komisi III bisa mendorong terus pengawasan intelijen harus ada audit yang serius ya," imbuhnya.
(eva/eva)
