JAKARTA, KOMPAS — Langkah pemerintah mempercepat implementasi biodiesel B50 untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak dunia dikhawatirkan bisa menambah beban fiskal serta menekan industri dan petani kelapa sawit. Kebijakan itu juga dipandang hanya akan mampu menekan konsumsi solar impor dalam jangka pendek.
Implementasi produksi dan penggunaan B50, alias biodiesel campuran solar dengan 50 persen bahan bakar nabati dan minyak kelapa sawit (CPO), rencananya akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Pemerintah menyatakan langkah itu diambil sebagai bantalan menghadapi gejolak harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Pemerintah memperkirakan implementasi B50 dapat mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil sekitar 4 juta kiloliter per tahun, dengan potensi penghematan fiskal mencapai Rp 48 triliun pada paruh kedua 2026.
Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, dalam siaran pers, Rabu (1/4/2026), menilai, program B50 memang dapat mengurangi kebutuhan gasoil atau solar dalam jangka pendek. Namun, program itu tidak serta-merta meningkatkan ketahanan energi dalam jangka panjang.
IESR menilai, program B40 yang sudah berjalan sejak awal 2025 masih menjadi titik yang lebih realistis dan aman untuk saat ini. Menurut lembaga tersebut, B40 lebih optimal jika dilihat dari keseimbangan antara manfaat penghematan impor, kebutuhan subsidi, dan dampaknya terhadap petani maupun fiskal negara.
Sebelumnya, pemerintah menyampaikan bahwa melalui program mandatori biodiesel B40, impor solar pada 2025 berhasil ditekan hingga di bawah 5 juta kiloliter dari sebelumnya di kisaran 15-16 juta kiloliter per tahun. Dengan menaikkan level campuran bahan bakar nabati ke biodiesel menjadi B50, pemerintah mengklaim bisa menyetop impor solar.
Berbeda dari pemerintah, IESR menilai program B50 memiliki aspek keekonomian yang tidak aman. Pertama, biaya biodiesel berbasis Fatty Acid Methyl Ester (FAME) hingga kini masih lebih mahal dibandingkan solar konvensional. Berdasarkan hitungan lembaga itu, harga FAME berbasis CPO saat ini sekitar 20–30 persen lebih tinggi daripada minyak diesel biasa.
Asumsi Harga Indeks Pasar (HIP) FAME Maret 2026 adalah Rp 13.910 per liter, belum termasuk ongkos angkut. Adapun harga diesel diperkirakan hanya berada di kisaran Rp 11.000–Rp 12.100 per liter, dengan asumsi harga minyak mentah dunia 90–100 dolar AS per barel.
Dalam situasi seperti itu, IESR memperkirakan transisi dari B40 ke B50 berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi biodiesel sekitar Rp 29 triliun di atas alokasi B40.
Di sisi lain, penerimaan negara dari ekspor CPO akan berkurang dengan meningkatnya kebutuhan domestik untuk B50. Menurut kajian IESR, implementasi B50 membutuhkan sekitar 20,1 juta ton FAME, yang akan meningkatkan konsumsi CPO di dalam negeri dan memangkas volume ekspor sekitar 4–5 juta ton, dengan asumsi produksi sawit 2026 tidak jauh berbeda dari 2025.
Jika skenario itu terjadi, negara diperkirakan berpotensi kehilangan penerimaan dari pajak dan bea keluar CPO sebesar Rp 11,9 triliun hingga Rp 14,6 triliun. “Negara berpotensi kehilangan pendapatan justru pada saat beban subsidi meningkat,” kata Fabby.
IESR juga menyoroti kemungkinan dampak tidak langsung dari program B50 terhadap petani sawit mandiri. Skema pendanaan biodiesel yang bergantung pada pungutan ekspor dapat menekan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.
Mengacu pada kajian Pranata UI (2025), kenaikan pajak ekspor untuk menopang subsidi biodiesel berpotensi menggerus harga TBS hingga Rp 1.725 per kilogram. Beban tersebut dinilai paling berisiko ditanggung petani kecil yang memiliki posisi tawar lebih lemah dalam rantai industri sawit.
Pandangan serupa diutarakan Tim Analis Phintraco Sekuritas. Dalam laporan analisis mereka hari ini, mereka menilai percepatan implementasi B50 tetap menyisakan risiko pada sisi fiskal, meski di sisi lain dapat menekan konsumsi solar dan menopang permintaan domestik CPO.
Phintraco mencatat, peningkatan campuran dari B40 ke B50 akan menaikkan kebutuhan biodiesel dari sekitar 15,62 juta kiloliter menjadi 19,73 juta kiloliter, atau naik sekitar 26 persen.
Konsekuensi langsung dari kebijakan ini adalah meningkatnya kebutuhan bahan baku sawit. Permintaan CPO untuk kebutuhan biodiesel diperkirakan naik dari sekitar 14,3 juta ton menjadi 17,9 juta ton, atau bertambah sekitar 3,6 juta ton atau 25 persen.
Sayangnya, Phintraco mencatat, kenaikan permintaan CPO karena program B50 justru akan terjadi ketika pertumbuhan produksi CPO global relatif terbatas.
Indonesia dan Malaysia, yang secara kumulatif menyumbang lebih dari 60 persen pasokan sawit dunia, dalam beberapa tahun terakhir hanya mencatat pertumbuhan produksi sekitar 1–2 persen per tahun. Dalam beberapa periode, Phintraco mencatat, produksi bahkan cenderung stagnan atau menurun akibat cuaca dan keterbatasan ekspansi lahan.
"Situasi itu dinilai dapat menciptakan pasar yang lebih ketat dan meningkatkan risiko ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan," kata mereka.
Secara historis, kondisi suplai yang ketat seperti ini berkorelasi dengan kenaikan harga CPO. Dalam skenario dasar, perusahaan sekuritas itu memperkirakan harga rata-rata jual atau average selling price (ASP) CPO berpotensi bergerak di kisaran 4.200–4.500 ringgit Malaysia per ton metrik. Harga bahkan bisa melampaui kisaran itu jika terjadi gangguan produksi akibat cuaca ekstrem atau bencana alam.
Kenaikan prospek harga CPO karena percepatan implementasi B50, menurut Phintraco, membawa risiko dari sisi fiskal. Tambahan volume biodiesel yang harus diserap pasar domestik berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi hingga puluhan triliun rupiah per tahun.
Persoalan ini dinilai krusial karena pendanaan subsidi biodiesel selama ini sangat bergantung pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang sumber utamanya berasal dari pungutan ekspor CPO. Dalam situasi harga CPO tinggi, penerimaan BPDPKS tahun ini berpotensi meningkat. Namun, pada saat yang sama, biaya subsidi biodiesel juga ikut naik.
Phintraco menilai bahwa kenaikan penerimaan tidak serta-merta memperkuat ruang fiskal jika laju pengeluaran meningkat lebih cepat. “Risiko ketidakseimbangan antara inflow dan outflow dana tetap perlu dicermati,” ujar mereka.
Dari perspektif industri, implementasi B50 dipandang membuka peluang positif bagi emiten atau perusahaan tercatat di bursa yang bergerak di industri kelapa sawit. Ini terutama perusahaan dengan profil tanaman yang sedang berada dalam masa produksi optimal atau prime age, yakni berusia sekitar 7–15 tahun.
Menurut Phintraco, emiten dengan profil tanaman seperti itu cenderung memiliki tingkat produksi yang lebih stabil dan solid, sehingga lebih siap menangkap tambahan permintaan dari program B50.
Dalam risetnya, Phintraco menyebut PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) dan PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) sebagai dua emiten yang layak diperhatikan investor. Kedua perusahaan itu dinilai memiliki karakteristik yang relatif unggul, baik dari sisi produktivitas tanaman maupun konsentrasi operasional yang lebih banyak berada di Kalimantan.
Kalimantan dinilai menawarkan visibilitas pertumbuhan yang lebih baik serta risiko operasional yang relatif lebih terkendali dibandingkan beberapa wilayah lain.
Secara khusus, TAPG disebut memiliki neraca yang solid dan rekam jejak dividend payout ratio (DPR) di atas 80 persen. Sementara DSNG dinilai menawarkan eksposur yang hampir serupa, terutama dari sisi profil tanaman dan wilayah operasi.
Sebaliknya, Phintraco mengingatkan investor untuk lebih berhati-hati terhadap emiten sawit yang memiliki paparan operasional signifikan di Sumatera, terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Wilayah-wilayah tersebut dinilai menghadapi risiko gangguan operasional yang dapat memengaruhi produksi dan distribusi dalam jangka pendek.
