SUMENEP (Realita) – Tujuh fraksi di DPRD Sumenep memaparkan laporan hasil Reses II Masa Sidang Tahun 2026 dalam rapat paripurna, Selasa (31/3/2026). Agenda ini menjadi forum penyampaian aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota dewan dari daerah pemilihan masing-masing.
Reses yang digelar pada 9–16 Maret 2026 tersebut dimanfaatkan sebagai sarana menyerap langsung kebutuhan warga, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Mayoritas aspirasi masih berkutat pada kebutuhan dasar seperti infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Baca juga: Ketua DPRD Sumenep Dukung Penertiban Hiburan Malam Saat Ramadan
Juru Bicara Fraksi PAN, Hairul Anwar, menegaskan bahwa reses merupakan bentuk komunikasi politik sekaligus tanggung jawab moral wakil rakyat kepada konstituen.
“Banyak jalan poros kabupaten yang rusak parah dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Kami berharap pemerintah daerah memprioritaskan perbaikannya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan drainase yang buruk hingga memicu genangan saat hujan, termasuk di Jalan Trunojoyo, Desa Gedungan, Kecamatan Batuan. Selain itu, kerusakan penerangan jalan umum dan tangkis laut di wilayah pesisir turut menjadi keluhan warga.
Senada, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Darul Hasyim Fath, menyebut hasil reses menunjukkan kebutuhan dasar masih menjadi prioritas utama masyarakat.
“Masalah jalan, jembatan, drainase, hingga air bersih masih mendominasi karena berdampak langsung pada mobilitas dan ekonomi warga,” katanya.
Ia menambahkan, sektor pendidikan dan kesehatan juga mendapat perhatian, termasuk harapan peningkatan fasilitas sekolah, bantuan beasiswa, serta layanan kesehatan hingga ke daerah terpencil.
Baca juga: Sidak Pansus DPRD Sumenep Bongkar Tambak Udang Bodong dan IPAL Bermasalah
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Ahmad Jazuli, mengungkapkan berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat, mulai dari kerusakan jalan antar desa hingga kebutuhan sarana pertanian.
“Masyarakat juga meminta peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan, termasuk perbaikan ruang kelas serta kesejahteraan guru honorer,” ungkapnya.
Dari Fraksi PKB, M. Mirza Khamaini Hamid mengingatkan agar hasil reses tidak berhenti sebagai laporan administratif semata, tetapi harus diwujudkan dalam program nyata.
“Jika aspirasi yang sama terus muncul setiap tahun, berarti ada yang belum sinkron antara perencanaan dan pelaksanaan program,” tegasnya.
Baca juga: BEM Nusantara Tuding SKK Migas Jabanusa Abai, Siapkan Aksi Besar di Jawa Timur
Fraksi NasDem melalui Samsiyadi menyoroti kebutuhan pembangunan di wilayah kepulauan, seperti perbaikan pelabuhan di Pulau Masalembu, pembangunan pembangkit listrik, serta penguatan transportasi laut.
Sementara itu, Fraksi PPP yang diwakili Hairul Anam menekankan perbaikan infrastruktur jalan, penerangan, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Ia juga menyinggung persoalan sektor pertanian, khususnya terkait irigasi dan stabilitas harga komoditas.
Adapun Fraksi Gerindra-PKS melalui Holik menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan antara daratan dan kepulauan, termasuk penguatan UMKM dan ketahanan pangan.
Secara umum, seluruh fraksi berharap hasil reses ini menjadi acuan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. (haz)
Editor : Redaksi
