JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, meminta pemerintah waspada dan menyiapkan langkah dini untuk mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Karhutla ini bukan hanya isu lokal, tapi regional. Kita harus punya komitmen bersama untuk mencegahnya. Jadi pemerintah harus memperkuat kerja sama regional dalam mengantisipasi dan menangani karhutla, termasuk berbagi teknologi dan informasi terkait mitigasi kebakaran,” kata Rajiv dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).
Baca juga: Indonesia-Korea Selatan Sepakati Kerja Sama Terkait Penanganan Karhutla
Rajiv mengatakan dampak karhutla tidak mengenal batas wilayah administratif, sehingga asapnya bisa menyebar hingga ke negara tetangga.
Rajiv pun mendorong Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah yang memiliki potensi karhutla menjelang musim kemarau panjang tahun 2026 ini.
“Sekarang memang sudah ada apel dan jambore, tapi itu harus ditingkatkan lagi dengan kesiapan nyata di lapangan," imbuh dia.
Baca juga: Anggota Manggala Agni Meninggal Usai Berjibaku Padamkan Karhutla Riau, Kapolda: Pahlawan Lingkungan
Menurut politikus Partai NasDem ini, sejumlah wilayah mulai menunjukkan tanda-tanda awal peningkatan titik panas atau hotspot.
Dia mencontohkan, Provinsi Riau yang belakangan ini sudah terdeteksi muncul hotspot di sejumlah kabupaten.
“Seperti di Riau, titik panas sudah mulai muncul. Ini harus jadi peringatan dini, apalagi kita akan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang,” ujarnya.
Prakiraan kemarau panjang jadi alarm seriusSelain itu, Rajiv menyinggung prediksi BMKG soal musim kemarau panjang 2026 yang diperkirakan berlangsung lebih kering di sejumlah wilayah Indonesia.
“Ini kombinasi sangat berbahaya. Kemarau lebih cepat, lebih kering, dan lebih panjang. Data BMKG harus jadi alarm serius bagi kita semua. Jangan sampai kita kecolongan seperti tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.
Bukan hanya cuaca, Rajiv menyebut pembukaan lahan dengan cara dibakar masih menjadi penyumbang utama terjadinya karhutla di Tanah Air.
Oleh karena itu, menurutnya, perlu ada optimalisasi deteksi dini hotspot, peningkatan patroli terpadu, kesiapan sarana pemadaman sejak dini, serta pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan.
Sebab, jika hal ini tidak diantisipasi sejak dini, berpotensi memicu kebakaran skala besar yang sulit dikendalikan.
Di sisi lain, Rajiv menekankan pentingnya kerja sama pemerintah dengan aparat penegak hukum (APH) dalam menangani kasus karhutla yang disebabkan oleh unsur kesengajaan.
Menurutnya, penegakan hukum terhadap pelaku karhutla harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
