BANDUNG, KOMPAS - Pemerintah menggelontorkan dana Rp 200 triliun mengimpor 160.000 mobil untuk operasional Koperasi Merah Putih. Di saat yang sama, sekitar 15.000 buruh otomotif dan komponennya di Jawa Barat mengalami pemutusan hubungan kerja.
Rencana mengimpor mobil dari China, Jepang, dan India itu dilakukan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Perusahaan ini mengelola 80.000 Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan dan desa selama dua tahun. Selanjutnya, operasionalisasi koperasi akan diserahkan kepada desa/kelurahan.
Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota dikutip dari Kompas.com mengatakan, pengadaan 160.000 kendaraan sudah dilakukan. Dari jumlah itu, sebanyak 24.500 kendaraan dari Jepang dan China, dan sisanya dari India.
Organisasi Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Jawa Barat memprotes keras kebijakan tersebut. ”Pemerintah tidak peka dengan kebijakan impor ratusan ribu kendaraan untuk Koperasi Merah Putih (Kopdes) di tengah pemutusan hubungan kerja 15.000 buruh,” ujar Muhamad Sidarta, Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat, saat diwawancarai Kompas pada Rabu (1/4/2026).
Dari para buru yang mengalami PHK tersebut, 80 persen berstatus kepala keluarga. ”Kondisi ini akan memicu masalah kemiskinan di Jabar terus bertambah, " lanjut Sidarta.
Ia memaparkan, 15.000 buruh industri otomotif dan komponennya yang mendapatkan PHK berasal dari Jawa Barat, yakni Karawang dan Bekasi. PHK sudah berlangsung secara bertahap sejak Juni 2025 hingga awal tahun ini. Seluruhnya pekerja berstatus kontrak.
Mereka diberhentikan karena sejumlah faktor yakni, persaingan bisnis, menurunnya permintaan secara global dan masuknya mobil listrik impor secara masif dari China yang lebih murah.
Menurutnya, kebijakan impor 160.000 mobil Kopdes dari tiga negara akan memicu angka PHK buruh otomotif dan komponennya terus meningkat. Industri otomotif dalam negeri semakin tertekan.
Diketahui jumlah buruh otomotif dan komponennya di tingkat nasional mencapai 150.000 orang. 70.000 orang di antaranya berada di Jabar yang merupakan sentra industri otomotif.
"Dengan kebijakan impor, presiden mengingkari kebijakannya tentang hilirisasi Industri dalam negeri dan mematikan peluang kerja buruh, " tegasnya.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari lembaga Perkumpulan Inisiatif, Nandang Suherman, berpendapat, kebijakan pemerintah untuk mengimpor ratusan ribu kendaraan itu tidak logis. Sebab, Indonesia kini tengah menghadapi ancaman krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran.
Dengan kebijakan impor, presiden mengingkari kebijakannya tentang hilirisasi Industri dalam negeri dan mematikan peluang kerja buruh.
Menurut dia, kebijakan tersebut tidak sinkron di tengah pembatasan bahan bakar minyak yang dimulai sejak Rabu ini untuk menghadapi krisis energi.
”Di tengah pembatasan BBM, pemerintah bukannya berhemat malah impor ratusan ribu kendaraan. Sebuah kebijakan yang sangat anomali dan paradoks,” kata Nandang.
Pengamat ekonomi dan juga dosen dari Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, menilai, kebijakan mengimpor 160.000 kendaraan dinilai kontraproduktif dan akan memperdalam defisit APBN tahun ini.
Ia mengungkapkan, defisit APBN 2025 tercatat Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit APBN terjadi karena realisasi pendapatan negara lebih rendah dibandingkan dengan belanja negara, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Tiga Juta Rumah.
”Kebijakan yang kontraproduktif dan tidak peka dengan kondisi masyarakat saat ini. Seharusnya pemerintah fokus untuk berhemat dan mencegah harga BBM serta barang kebutuhan pokok lainnya tidak naik drastis,” tuturnya.
Ia berpendapat, pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran dengan menghentikan sementara program yang bukan prioritas di tengah ancaman krisis energi. Misalnya, program Makan Bergizi Gratis dan Kopdes.
