jpnn.com - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) melontarkan kritik tajam terhadap wacana pemerintah yang ingin menerapkan skema Work From Home (WFH) sebagai cara untuk menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah krisis geopolitik.
Pria yang akrab disapa JK ini menilai, kebijakan WFH tidak memiliki korelasi langsung dengan upaya penghematan energi nasional, terutama listrik.
BACA JUGA: Pengamat Sebut Transportasi Publik Jadi Opsi Hemat BBM
"WFH itu ingin menghemat energi. Namun, kalau di kantor, energi yang dipakai itu lampu dan AC. Itu tidak ada hubungannya dengan BBM karena berasal dari listrik," kat JK kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/4).
Tokoh senior asal Makassar ini menjelaskan bahwa sebagian besar pasokan listrik di Jakarta dan Jawa Barat berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berbahan bakar batu bara.
BACA JUGA: Jawab Isu Pemda Bakal Pecat PPPK, MenPAN-RB Berkata Tegas
"Kita punya batu bara berlebihan. Jadi, tidak ada hubungannya sebenarnya untuk penghematan BBM di situ," tegasnya.
JK justru mengkhawatirkan dampak negatif dari kebijakan WFH terhadap produktivitas nasional dan layanan publik.
BACA JUGA: 638.000 Guru Madrasah Swasta Tak Bisa Jadi PPPK Diusulkan Dapat Insentif, Misalkan Rp 5 Juta per Bulan
Menurutnya, pemerintah seharusnya memacu masyarakat untuk bekerja lebih keras saat kondisi ekonomi sedang sulit, bukan malah menyuruh pulang ke rumah.
"Jangan kita mendidik, memberikan budaya kalau ada masalah suruh istirahat. Jangan! Dalam kondisi krisis ini kita harus lebih produktif, harus bekerja dengan betul agar masalah ini teratasi," cetus Ketua Umum PMI tersebut.
Menurut JK, jika layanan pemerintah melambat dan produksi perusahaan menurun akibat WFH, dampaknya terhadap ekonomi akan jauh lebih berbahaya.
JK menyarankan agar pemerintah lebih menggalakkan penggunaan angkutan umum ketimbang menyuruh pegawai bekerja dari rumah.
Bahkan, dia memberikan opsi yang cukup berani, yakni dengan menyesuaikan harga BBM agar konsumsi masyarakat terkendali secara alami.
"Kalau mau seperti dulu yang kita lakukan tahun 2005-2006 waktu krisis: naikkan harga. Supaya dengan harga naik, otomatis orang mengurangi pemakaian BBM. Dia tidak pergi ke mana-mana kalau tidak perlu," ungkapnya.
Di sisi lain, JK mengakui bahwa situasi ekonomi saat ini memang mengkhawatirkan.
Bukan hanya pemerintah, masyarakat pun menurutnya patut merasa waswas karena ancaman kenaikan harga barang dan potensi pengangguran.
"Masyarakat juga harus khawatir. Karena nanti barang-barang akan mahal atau juga pekerjaan susah, banyak orang menganggur kalau terjadi krisis seperti ini," pungkas JK.(mcr8/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra
