REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia menyepakati kerja sama energi bersih dengan Korea Selatan di tengah lonjakan ketidakpastian global dan volatilitas harga energi. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat transisi energi.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Bahlil dengan Menteri Iklim, Energi, dan Lingkungan Korea Selatan Kim Sungwhan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Lee Jae-myung di Blue House, Seoul, Rabu (1/4/2026) pagi waktu setempat.
Kerja sama ini didorong oleh tekanan harga energi fosil akibat konflik geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah. “MSP (memorandum saling pengertian) ini penting sebagai fondasi bagi kedua belah pihak dalam mendorong transisi energi, khususnya energi bersih sesuai kemampuan negaranya masing-masing. Ini bagus buat kita ke depan,” kata Bahlil sesaat setelah pengumuman MSP.
Dalam kesepakatan tersebut, kedua negara memperluas kolaborasi di sektor energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi, serta energi masa depan seperti nuklir dan hidrogen. Kerja sama juga mencakup penguatan sistem penyimpanan energi, efisiensi energi, hingga pengolahan limbah menjadi energi.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
“Korea sahabat lama Indonesia. Jadi kita sama-sama tahu kelebihan dan potensi energi masing-masing. Kalau saling melengkapi bisa memperkuat kemandirian energi,” ujar Bahlil.
Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti smart grid, stasiun pengisian kendaraan listrik, serta industri baterai dari hulu hingga daur ulang turut menjadi fokus kerja sama. Pemerintah juga menargetkan perluasan akses energi bersih hingga ke wilayah terpencil.
“Termasuk juga dukungan bagi sistem energi terpadu di pulau-pulau mandiri energi supaya manfaat energi bersih bisa dirasakan lebih luas, termasuk di wilayah terpencil,” ujar Bahlil.
