JAKARTA, DISWAY.ID– Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak mentah global.
Kekuatan fiskal nasional dinilai masih cukup mumpuni untuk meredam tekanan eksternal tanpa harus membebani daya beli masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa seluruh dampak fiskal dari keputusan mempertahankan harga BBM telah dikalkulasi secara matang.
BACA JUGA:Polisi Panggil Karni Ilyas dan Aiman Witjaksono Terkait Penyelidikan Konten Ijazah Jokowi
Meski harga minyak dunia merangkak naik, pemerintah optimistis defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap terjaga dalam batas aman di bawah ambang batas legal 3 persen.
"Kami sudah menghitung semuanya. Setiap kenaikan harga minyak sebesar satu dollar AS per barel memang memberikan tambahan defisit sekitar Rp6 triliun. Namun, dengan asumsi harga rata-rata mencapai 100 dollar AS per barel pun, kita sudah mengunci defisit di level 2,9 persen terhadap PDB," ujar Purbaya di Gedung Danantara, Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Menariknya, Menkeu menyebutkan bahwa postur APBN saat ini sebenarnya sudah dalam kondisi aman meski tanpa kebijakan tambahan.
Terkait wacana work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diproyeksikan mampu menghemat kompensasi BBM hingga Rp6,2 triliun, Purbaya memandangnya sebagai nilai tambah atau "bonus" bagi kesehatan fiskal.
BACA JUGA:WFH Seminggu Sekali untuk Swasta Terserah Masing-masing, Tak Harus Jumat!
"Tanpa kebijakan WFH pun, kita sudah bisa menekan defisit di angka 2,9 persen. Jika kebijakan itu diterapkan dan menghasilkan penghematan lebih lanjut, maka defisit akan semakin rendah lagi. Itu menjadi bonus bagi kita," jelas sang Bendahara Negara.
Purbaya menilai kondisi fiskal tahun ini cenderung lebih fleksibel dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebagai perbandingan, defisit APBN pada tahun lalu tercatat sebesar 2,92 persen. Dengan pengelolaan belanja yang lebih efisien dan penerimaan yang terjaga, pemerintah memproyeksikan angka defisit tahun 2026 bisa ditekan lebih rendah dari capaian tahun lalu.
"Ruang fiskal kita lumayan longgar. Kami yakin pengendalian defisit di bawah 3 persen dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu stabilitas harga energi di dalam negeri," pungkasnya.
Langkah berani pemerintah mempertahankan harga BBM ini diharapkan menjadi jangkar stabilitas ekonomi nasional, memastikan sektor industri dan konsumsi rumah tangga tetap bergerak di tengah ketidakpastian pasar energi global.
