KOMPAS.com - Pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) menjadi cerminan kuat semangat gotong royong nasional.
Puluhan ribu personel dari berbagai kementerian dan lembaga, aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pemerintah daerah, hingga relawan kemanusiaan nonpemerintah terus bekerja bersama di lapangan untuk memastikan setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan beriringan.
Sejak fase awal penanganan, pengerahan personel dilakukan secara besar-besaran melalui mobilisasi nasional.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa keterlibatan lintas sektor menjadi kunci percepatan penanganan di wilayah terdampak.
“Mobilisasi sejak awal dilakukan secara nasional dan dipimpin langsung oleh Presiden. Totalnya saat itu mencapai sekitar 92.000 personel dari seluruh kementerian dan lembaga, belum termasuk relawan nonpemerintah,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (1/4/2026).
Memasuki fase rehabilitasi, jumlah personel disesuaikan dengan kondisi yang semakin terkendali.
Data Satgas PRR per 31 Maret 2026 mencatat sebanyak 23.618 personel lintas kementerian/lembaga dan sekolah kedinasan masih bertugas di wilayah terdampak bencana.
Keterlibatan relawan lintas lembaga terlihat nyata dalam berbagai sektor pemulihan. Pembangunan hunian sementara (huntara) menjadi salah satu contohnya.
Selain dilakukan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta dukungan TNI-Polri, pembangunan juga melibatkan organisasi masyarakat dan lembaga filantropi seperti Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat, serta berbagai yayasan kemanusiaan lainnya.
Hingga 31 Maret 2026, progres pembangunan huntara telah mencapai sekitar 84 persen. Sebanyak 16.360 unit huntara telah selesai dibangun di tiga provinsi terdampak. Capaian ini mempercepat relokasi penyintas dari tenda ke hunian yang lebih layak.
Kerja sama tersebut juga mendorong percepatan pemulihan infrastruktur. Akses jalan nasional dan jembatan nasional kini telah terbuka secara fungsional sehingga distribusi logistik tidak lagi terhambat.
Di sisi lain, jembatan darurat yang dibangun oleh TNI, Polri, dan kementerian teknis menjadi penghubung vital bagi wilayah yang sebelumnya terisolasi.
Sementara itu, pembersihan lumpur yang menjadi tantangan utama di wilayah terdampak menunjukkan progres signifikan. Dari ratusan titik terdampak, sebagian besar telah berhasil dibersihkan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga menerjunkan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam tiga gelombang untuk membantu proses tersebut.
Pemulihan layanan dasar turut berjalan cepat. Listrik telah pulih di hampir seluruh wilayah, jaringan komunikasi kembali aktif, serta fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas kembali melayani masyarakat.
Capaian ini berdampak langsung pada penurunan jumlah pengungsi. Dari kondisi awal yang mencapai lebih dari 2,1 juta jiwa pada Desember 2025, kini tersisa 36 kepala keluarga (KK) yang masih berada di tenda dan terus ditangani secara bertahap.
Satgas PRR memastikan semangat gotong royong akan terus dijaga hingga seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi selesai, termasuk pembangunan hunian tetap dan normalisasi lingkungan yang masih berlangsung.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
