JAKARTA - Tersangka pencemaran nama baik dan fitnah, Rismon Sianipar mengakui revisi penelitian terhadap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) merupakan bagian dari perjanjian restorative justice (RJ) dengan Jokowi. Namun, Rismon menegaskan klausul itu merupakan inisiatif pribadinya.
"Itu, walaupun bagian dari perjanjian (RJ), itu memang inisiatif dari saya. Jadi, inisiatif atas pertanggungjawaban saya. Jadi, apa yang salah dengan itu?" ucap Rismon di Polda Metro Jaya, Rabu (1/4/2026).
Rismon menjelaskan, penerbitan revisi terkait penelitiannya juga menjadi pertanggungjawabannya sebagai peneliti. Bahkan lebih jauh, hal ini diyakininya untuk mendewasakan publik agar tidak menjadi korban terkait isu ijazah palsu Jokowi.
Rismon menyebut, ada pihak-pihak yang senang jika isu ijazah Jokowi tetap hidup. Ia menyinggung isu ini bisa digunakan sejumlah pihak untuk mencari pundi-pundi rupiah sekaligus popularitas.
"Jadi ini mendewasakan publik juga. Jangan sampai kita menjadi korban yang, apa yang saya katakan, tiga elemen besar dalam kasus ini," tutur dia.
Menurut Rismon hasil penelitian terbaru ini akan dibukukan dengan isi sebanyak 700 halaman. Ia pun berencana memberikan hasil temuan terbarunya langsung kepada Jokowi jika nantinya diterima.
"Itu akan saya bukukan dan itu akan saya berikan langsung mungkin ke Pak Jokowi kalau mau menerima kami di Solo maupun kepada pihak-pihak lain yang ingin (mengetahui) kenapa sih Rismon berubah. Jadi memang alasannya, memang fondasinya matematika," tuturnya.
(Erha Aprili Ramadhoni)
