FAJAR, MAKASSAR — Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, melakukan kunjungan kerja ke Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas) untuk meninjau kesiapan operasional Pusat Studi Kepolisian.
Peninjauan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara institusi kepolisian dan dunia akademik di Sulawesi Selatan.Kunjungan ini dihadiri jajaran pejabat utama Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar.
Rombongan disambut langsung Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Hamzah Halim, bersama pimpinan fakultas. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Jamaluddin Jompa, turut mendampingi peninjauan fasilitas yang diproyeksikan menjadi pusat keunggulan kajian kepolisian.
Dalam pertemuan tersebut, pihak fakultas memaparkan rencana pengembangan Pusat Studi Kepolisian yang tidak hanya berfokus pada penelitian, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan kolaborasi lintas institusi penegak hukum.
Program jangka pendek hingga jangka panjang disiapkan agar pusat studi ini menjadi wadah pertukaran pengetahuan antara akademisi dan praktisi.
Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Hamzah Halim, menegaskan bahwa pusat studi tersebut akan menjadi jembatan konkret antara kampus dan institusi penegak hukum, termasuk dalam pengembangan pendidikan lanjutan dan riset bersama.
“Pusat studi ini kami rancang sebagai ruang kolaborasi antara akademisi dan praktisi kepolisian untuk bertukar pengetahuan, melakukan praktik lapangan, serta mengembangkan kajian yang relevan dengan kebutuhan institusi penegak hukum,” katanya, Rabu, 1 April 2026.
Ia juga mengungkapkan bahwa FH Unhas tengah menyiapkan berbagai program pendidikan lanjutan bagi aparat penegak hukum, termasuk kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang bekerja sama dengan Polda Sulsel.
Selain itu, tersedia pula kelas afirmasi jenjang magister dan doktor bagi anggota kepolisian.
“Kami juga membuka program afirmasi S2 dan S3 bagi teman-teman kepolisian, sekaligus memperluas kerja sama dengan kejaksaan dan Mahkamah Agung melalui joint research, joint publication, serta kegiatan akademik lainnya,” ujarnya.
Hamzah menambahkan, kerja sama dengan Kejaksaan juga telah disiapkan melalui skema percepatan studi bagi jaksa baru.
“Bagi jaksa yang telah mengikuti PPPJ, mereka dapat melanjutkan S2 di Fakultas Hukum Unhas dengan masa studi sekitar satu tahun melalui mekanisme yang telah disepakati,” katanya.
Sementara itu, dari pihak kepolisian, Irwasda Polda Sulsel Brigjen Pol. Ai Afriandi menjelaskan bahwa pembentukan Pusat Studi Kepolisian memiliki landasan hukum yang kuat, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI serta arahan dari Kapolri.
Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan ilmu kepolisian, penyusunan rekomendasi kebijakan, hingga pembangunan sistem peringatan dini berbasis data.
Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro menyampaikan apresiasi terhadap progres pembangunan fisik dan sistem pusat studi tersebut.
Ia menilai kolaborasi akademik menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri.
“Kami sangat mengapresiasi Unhas, khususnya Fakultas Hukum, yang telah memberikan ruang serius bagi Polri untuk merangkul ilmu pengetahuan. Progres ini sangat luar biasa dan kami optimis kolaborasi ini akan melahirkan SDM Polri yang lebih unggul dan berbasis data ilmiah,” ujarnya.
Kegiatan ditutup dengan diskusi lanjutan mengenai struktur organisasi Pusat Studi Kepolisian yang akan melibatkan dewan pakar dari guru besar Fakultas Hukum Unhas serta sejumlah divisi operasional, mulai dari pendidikan dan pelatihan hingga advokasi.
Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi model sinergi antara akademisi dan aparat penegak hukum dalam menjawab tantangan keamanan dan penegakan hukum berbasis riset di Sulawesi Selatan. (an).
