Pemerintah Presiden Prabowo Subianto berada dalam posisi dilematis di tengah tekanan fiskal akibat perang di Timur Tengah. Titik negosiasinya adalah apakah akan memprioritaskan kepentingan pemilih atau kepentingan stabilitas pasar. Pilihan lain pemerintah adalah mencari titik keseimbangan di antara pemilih dan pasar karena keduanya memengaruhi kondisi dan stabilitas politik nasional ke depan.
Perang Timur Tengah tentu memberikan tekanan kuat pada kondisi fiskal kita. Pemerintah menyampaikan bahwa tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Dalam keterangan persnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) satu hari dalam seminggu yang diperkirakan akan menghemat anggaran negara hingga Rp 62 triliun.
Bagi pemerintahan yang baru berjalan satu setengah tahun, menaikkan harga BBM dalam kondisi saat ini tentu berisiko secara politik. Di tengah kondisi ekonomi global yang belum pasti, kenaikan harga BBM dapat menjadi pintu masuk terjadinya demonstrasi massa di kota-kota besar di Indonesia, apalagi jika terjadi kelangkaan BBM, gas, dan pupuk.
Kemungkinan yang akan dipilih pemerintah agaknya mendahulukan pemilih. Tahun kedua ini, Presiden Prabowo masih membutuhkan dukungan publik yang kuat. Apalagi, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan mengalami fluktuasi.
Pada saat yang sama, pemerintah juga masih membutuhkan dukungan publik terhadap program prioritas yang telah menelan ratusan triliun rupiah setiap tahun, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan food estate. Belakangan, tata kelola MBG cukup banyak disorot di sejumlah daerah karena belum memenuhi standar pelayanan minimal sehingga dibekukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Sejumlah kalangan juga mendorong pengurangan target penerima manfaat untuk mengatasi keterbatasan fiskal.
Program yang menjadi masterpiece Prabowo itu hampir kecil kemungkinannya untuk dikurangi, apalagi distop. Mengurangi porsi makan siang dikhawatirkan bisa memengaruhi kredibilitas presiden di hadapan pemilih, yang tentu tidak akan menguntungkan pada pemilu berikutnya.
Tahun kedua ini, Presiden Prabowo masih membutuhkan dukungan publik yang kuat. Apalagi, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan mengalami fluktuasi.
Tentu akan ada harga yang harus dibayar dari pilihan kebijakan tersebut. Pemerintah mau tidak mau akan melakukan efisiensi anggaran. Kemungkinan paling terbuka sepertinya adalah mengurangi dana transfer ke daerah (TKD). Dana TKD sudah turun hampir 20 persen dari Rp 849 triliun pada realisasi APBN 2025 menjadi Rp 693 triliun pada postur APBN 2026. Sebaliknya, dalam postur anggaran 2026 terdapat kenaikan anggaran seperti untuk pos biaya pemerintahan pusat, pegawai, dan subsidi.
Pemerintahan daerah tentu paling merasakan dampak dari desain anggaran saat ini. Dengan keterbatasan fiskal, tidak mudah bagi kepala daerah untuk melakukan inovasi, membangun infrastruktur, hingga memenuhi janji-janji politik. Di tengah sebagian besar daerah di Indonesia yang bergantung pada pendanaan dari pusat, pemotongan anggaran tentu akan memengaruhi kinerja banyak kepala daerah.
Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintahan daerah juga kehilangan sejumlah kewenangan karena banyaknya kewenangan pemerintah daerah yang ditarik ke pusat. Akhirnya, beberapa daerah ”bereksperimen” menaikkan pajak yang memicu gelombang protes, seperti di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Di sisi lain, pasar membutuhkan kepastian tentang strategi fiskal pemerintah di tengah external shock ini. Pasar keuangan mengalami penurunan cukup tajam beberapa waktu belakangan ini. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah berlangsung sejak awal tahun ini. Selain itu, defisit fiskal kita juga meningkat dari 1,65 persen pada 2023 menjadi 2,92 persen pada 2025.
Terobosan kebijakan di bidang ekonomi mungkin yang paling ditunggu saat ini. Menteri Keuangan sudah melakukan sejumlah hal dan kita menunggu apakah terobosan itu akan berhasil atau tidak.
Pemerintah tidak akan menelan pil pahit dengan mengurangi subsidi dan menaikkan harga BBM, yang akan berisiko secara politik dalam jangka pendek. Saat ini mungkin pemerintah sudah menghitung untung-rugi dari setiap kebijakan dan secara bertahap akan menyampaikan kepada masyarakat.
Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan politik Presiden akan sangat menentukan kemampuan kita sebagai bangsa untuk menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Presiden mungkin perlu memberikan pernyataan publik tentang bagaimana kita beradaptasi dengan situasi sulit yang juga dihadapi banyak negara di dunia.
Dari sisi koordinasi dengan para menteri, Presiden hampir selalu melakukan rapat rutin untuk meminta perkembangan situasi dari menteri-menteri teknis. Ke depan, Presiden rasanya perlu memberikan kewenangan yang besar kepada para pembantunya untuk melakukan terobosan kebijakan. Para menteri sepertinya belum cukup berani membuat kebijakan karena bisa saja berbeda dengan arahan Presiden.
Selain itu, mungkin ini waktu yang tepat bagi Presiden untuk kembali melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri dan wakil menteri. Perombakan kabinet dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan teknokratik dan kompetensi. Kalangan profesional yang berpengalaman mengelola krisis mungkin bisa dipertimbangkan untuk membantu Presiden.
