PERISTIWA di Kabupaten Lebak, Banten, pada 30 Maret 2026, tidak dapat dipandang sebagai sekadar riak kecil dalam dinamika politik lokal.
Keributan antara Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya dan Wakil Bupati Amir Hamzah di ruang halalbihalal, justru memperlihatkan sesuatu yang lebih mendasar: retaknya etika kepemimpinan di hadapan publik.
Ruang yang seharusnya menjadi tempat merawat silaturahmi dan memperkuat kebersamaan, berubah menjadi panggung terbuka bagi konflik personal.
Di titik ini, kekuasaan kehilangan wibawanya, karena ia tidak lagi hadir sebagai peneduh, melainkan sebagai sumber kegaduhan.
Reaksi masyarakat menunjukkan peristiwa tersebut tidak berhenti pada sensasi sesaat. Mereka yang pernah menaruh harapan melalui Pilkada 2024, kini merasakan jarak yang semakin lebar antara janji dan kenyataan.
Maka harapan tentang perubahan perlahan terkikis, digantikan oleh rasa malu melihat pemimpin yang seharusnya menjadi teladan justru mempertontonkan pertikaian.
Insiden tersebut juga membuka persoalan yang lebih dalam: ketidakmampuan membedakan antara ruang pribadi dan tanggung jawab publik. Padahal kekuasaan menuntut kedewasaan, bukan sekadar kewenangan.
Baca juga: Gugurnya Sang Penjaga Perdamaian
Ketika emosi dibiarkan mendominasi, komunikasi berubah menjadi konfrontasi, dan keputusan tidak lagi berpijak pada kepentingan bersama.
Karuan saja yang terdampak bukan hanya relasi antarindividu di lingkar kekuasaan, melainkan juga legitimasi yang mereka sandang.
Kepercayaan publik, yang dibangun dengan susah payah, dapat runtuh hanya oleh satu peristiwa yang dipertontonkan tanpa kendali.
Pertikaian TerbukaDengan begitu apa yang terjadi di Kabupaten Lebak sesungguhnya tidak berdiri sendiri sebagai sebuah peristiwa yang terisolasi.
Dalam beberapa waktu terakhir, publik Indonesia juga berulang kali menyaksikan pertikaian terbuka di kalangan elite (yang tersiarkan lewat media sosial maupun televisi) —baik di pusat kekuasaan maupun di daerah, bahkan merambah lintas sektor.
Sebagaimana ditayangkan pemberitaan televisi, beberapa waktu lalu, ada perdebatan yang melampaui batas kewajaran di parlemen, lantas ada ketegangan antarpejabat kementerian, hingga gesekan di tubuh lembaga negara.
Semua ini menunjukkan bahwa ruang dialog yang sehat perlahan terdesak oleh kepentingan jangka pendek dan ego kekuasaan yang kian menonjol.
Kondisi ini menandakan adanya persoalan kedewasaan dalam praktik politik. Padahal konflik, sejatinya, merupakan bagian dari dinamika yang tidak terhindarkan, tetapi ia menuntut pengelolaan yang bijak.
Yang tampak justru sebaliknya: konflik diumbar ke ruang publik, dibalut kepentingan personal, lalu dipertajam dengan narasi politis.
Akibatnya, ruang publik kehilangan fungsinya sebagai tempat pertukaran gagasan yang jernih, bergeser menjadi panggung kontestasi citra yang kerap dangkal.
Perkembangan teknologi informasi mempercepat sekaligus memperbesar dampak dari fenomena ini.
Media sosial bekerja seperti gema yang tak pernah benar-benar padam —setiap konflik diperbanyak, dipotong, lalu disebarluaskan tanpa konteks utuh.
Dalam situasi seperti ini, publik tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga ikut terseret dalam arus emosi kolektif.
Baca juga: Guru Matematika Terbaik adalah Serangga
Kepercayaan terhadap institusi pun perlahan terkikis, digantikan oleh sikap skeptis yang memandang kekuasaan semata sebagai alat perebutan pengaruh.
Dampak lanjutan dari kondisi tersebut tidak bisa dianggap remeh. Ketika konflik elite terus mendominasi perhatian, arah pembangunan menjadi kabur.
Agenda-agenda penting yang menyangkut kesejahteraan masyarakat —mulai dari pengentasan kemiskinan hingga perbaikan infrastruktur— terpinggirkan oleh kegaduhan yang tidak produktif.
