Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) mengungkapkan biaya energi industri keramik melonjak hingga 35% dari total biaya produksi akibat gangguan pasokan dan kenaikan harga gas industri.
Ketua ASAKI, Edy Suyanto menilai kondisi
ini semakin menekan daya saing industri keramik nasional di tengah persaingan dengan produk impor. Tingkat utilisasi produksi keramik pada kuartal I 2026 berada di kisaran 70%–72%.
“Ini meleset dibanding target 80% dan sedikit di bawah realisasi tahun sebelumnya,” ujar Edy kepada Katadata.co.id, Rabu (1/4).
Ia menjelaskan, penurunan utilisasi tersebut terutama disebabkan gangguan pasokan gas dari PGN di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Bahkan, industri keramik di Jawa Timur sempat menghentikan operasional produksi selama sekitar satu minggu pada Januari 2026.
Menurut Edy, gangguan pasokan gas yang disertai penurunan alokasi gas industri tertentu (AGIT), serta kenaikan biaya tambahan alias surcharge gas berdampak besar terhadap kinerja industri. “Dan tentu menggerus daya saing secara terus-menerus,” katanya.
Ia menjelaskan, penurunan AGIT menjadi penyebab utama lonjakan harga. Di Jawa Barat, rata-rata alokasi gas pada 2025 hanya sekitar 67%, turun dari 79% pada 2024. Bahkan pada Februari 2026, alokasi gas merosot hingga 49%.
Eddy mengatakan kondisi ini membuat industri kekurangan pasokan gas murah, sehingga harus mencari tambahan gas dengan harga lebih mahal. Ini akhirnya mendorong harga gas naik ke kisaran US$10–10,5 per MMBTU.
Sementara itu di Jawa Timur, alokasi gas pada Februari 2026 sekitar 51% dengan harga gas mencapai sekitar US$8 per MMBTU.
“Kondisi darurat gas’ini menyebabkan biaya energi naik ke 33%-35% dari total biaya produksi, padahal pada awal kebijakan HGBT 2021 sempat di level 25%-27% (dari total biaya produksi),” ujar dia.
Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga memperburuk beban biaya energi karena pembayaran gas menggunakan kurs dolar.
ASAKI pun meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk menjamin pasokan gas bagi industri nasional, termasuk melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas bumi.
“Kami mengharapkan pemerintah dapat memprioritaskan gas bumi untuk kebutuhan industri nasional karena memberikan multiplier effect besar seperti penyerapan tenaga kerja dan investasi,” ujar Edy.
Di sisi lain, ASAKI juga menyoroti dampak konflik Timur Tengah yang berpotensi memperburuk kondisi industri dalam negeri. Selain meningkatkan tekanan biaya energi, konflik tersebut juga berisiko memicu lonjakan impor keramik.
“Kondisi industri keramik nasional saat ini seperti peribahasa ‘sudah jatuh tertimpa tangga’ karena di tengah tekanan biaya produksi, kami juga menghadapi potensi banjir produk impor dari Cina dan India,” kata Edy.
Menurutnya, industri keramik Cina dan India saat ini tengah mengalami oversupply dan overcapacity, sehingga berpotensi mengalihkan ekspor ke Indonesia setelah pasar Timur Tengah terganggu.
