Syafruddin Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral segera menetapkan kriteria penerima BBM subsidi secara tegas dan transparan.
Hal ini berkaitan dengan rencana pemerintah yang membatasi penyaluran BBM bersubsidi mulai April 2026.
Menurutnya, kejelasan kriteria menjadi kunci agar kebijakan pembatasan tidak justru menimbulkan ketidakadilan di masyarakat.
“Kementerian ESDM harus segera menetapkan kriteria penerima BBM bersubsidi yang berbasis data terpadu nasional dengan integrasi lintas sektor. Ini penting agar subsidi tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh kelompok mampu,” ujar Syafruddin dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).
Ia menegaskan bahwa kebijakan pembatasan BBM subsidi tidak boleh dilakukan tanpa fondasi data yang kuat.
Sinkronisasi antara data kendaraan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dinilai menjadi langkah penting dalam memastikan distribusi energi yang adil.
“Kami berharap kebijakan ini tidak memicu gejolak di publik hanya karena ketidakjelasan penerima. Semua harus berbasis data yang akurat dan terintegrasi,” lanjutnya.
Di sisi lain, Syafruddin menilai langkah penghematan BBM memang diperlukan, terutama di tengah tekanan global terhadap pasokan energi.
Ia menilai, meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah berdampak langsung pada stabilitas energi dunia.
“Langkah ini penting untuk mengantisipasi dampak kelangkaan energi global. Indonesia sebagai negara net importir BBM sangat rentan terhadap gejolak harga dan pasokan,” tegasnya.
Namun demikian, ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada kebijakan jangka pendek berupa pembatasan konsumsi.
Menurutnya, Indonesia harus mulai serius membangun kedaulatan energi melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan.
“Pemerintah harus memperbesar penggunaan energi baru terbarukan dan mendorong riset energi alternatif dengan melibatkan kampus serta lembaga riset. Kita tidak bisa terus bergantung pada energi fosil,” ujarnya.
Syafruddin juga mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap impor energi dapat melemahkan posisi strategis Indonesia.
“Ketergantungan energi pada negara lain sama saja dengan kehilangan sebagian kedaulatan. Indonesia punya potensi besar energi terbarukan yang harus segera dimanfaatkan,” pungkas Syafruddin.(faz/ipg)
