Menggunungnya sampah di berbagai sudut Jakarta belakangan ini menjadi alarm bahwa pengangkutan ke titik pembuangan saja tak cukup. Jakarta membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih optimal serta kesadaran warga memilah dari hulu, agar keterbatasan fasilitas di hilir tak selalu berujung pada penumpukan limbah.
Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, volume sampah membengkak hingga 6.970 ton atau setara dengan deretan 410 truk tronton. Lonjakan ini dipicu oleh kendala teknis armada pengangkutan yang terjadi sejak 9 Maret 2026.
Untuk mempercepat penanganan, Perumda Pasar Jaya menyewa 20 unit truk tambahan dari perusahaan jasa pengangkutan. Langkah ini menjadi upaya darurat agar tumpukan sampah segera terurai dan aktivitas pasar tidak terganggu.
Manajer Humas Perumda Pasar Jaya, Topik Hidayatulloh mengatakan, armada tersebut terdiri dari 19 truk tronton masing-masing berkapasitas 20 ton dan satu truk tipe typher dengan kapasitas 12 ton.
”Dengan tambahan armada ini, penanganan sampah ditargetkan rampung dalam 10 hingga 12 hari. Kami juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar seluruh tumpukan dapat segera teratasi,” ujar Topik di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Selain pengangkutan, Perumda Pasar Jaya memperbaiki tembok belakang pasar yang jebol akibat akumulasi sampah. Selain itu, perusahaan melakukan penertiban dan penyaringan alur pembuangan sampah.
Ke depan, penguatan sistem juga disiapkan. Dalam jangka pendek, perusahaan tengah memproses pengadaan lima unit truk sampah mandiri berkapasitas 16 meter kubik per unit yang ditargetkan beroperasi pada akhir April 2026.
Sementara dalam jangka panjang, pengelolaan sampah akan diarahkan pada penerapan teknologi seperti uji coba thermal hydrolysis dan sistem Masaro (Manajemen Sampah Zero) agar sampah dapat diolah langsung dari sumbernya.
”Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan saat ini, tetapi juga membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik,” ujar Topik.
Tidak hanya di Kramat Jati, tumpukan sampah juga menggunung hingga sekitar tiga meter di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Rawadas, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam dua pekan terakhir.
Anggota DPRD Jakarta August Hamonangan menilai, lokasi TPS yang berada dekat Stasiun Duren Kalibata dan pemukiman warga sangat tidak ideal. Posisi ini menimbulkan gangguan visual dan aroma tidak sedap bagi masyarakat di sekitarnya.
”Lokasi TPS ini sangat tidak ideal. Tempatnya berdekatan dengan Stasiun Duren Kalibata yang merupakan salah satu stasiun kereta tersibuk di Jakarta,” ujar August.
Ia menambahkan, tumpukan sampah yang dekat permukiman juga berpotensi menimbulkan masalah higienis dan memengaruhi kesehatan masyarakat setempat.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa penumpukan sampah di sejumlah titik dipicu gangguan operasional di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang akibat longsor di Zona 4A pada 8 Maret 2026.
Menurut Pramono, kondisi di TPST Bantargebang hingga kini belum sepenuhnya pulih. Operasionalisasi di Zona 4A masih mengalami keterbatasan sehingga berdampak pada pengangkutan sampah.
Meski demikian, ia memastikan pembatasan yang sempat diterapkan kini mulai dilonggarkan secara bertahap, seiring perbaikan kondisi di lapangan. Volume sampah yang masuk ke TPST Bantargebang juga disebut mulai menunjukkan tren penurunan.
Wakil Ketua DPRD Jakarta Wibi Andrino menekankan bahwa Pemprov Jakarta seharusnya mengambil langkah darurat saat akses di TPST Bantargebang dibatasi. Menurut dia, sistem pengelolaan sampah di Jakarta belum siap menghadapi gangguan di hilir, sehingga dampaknya langsung terasa di TPS dan jalanan.
Langkah darurat yang dimaksud Wibi antara lain mengoptimalkan pengangkutan, redistribusi sampah ke titik lain, serta mengaktifkan kembali fasilitas pengolahan sementara seperti Tempat Pengolahan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas wilayah dan pengawasan lapangan yang lebih ketat.
Di sisi lain, pembenahan di hilir belum cukup tanpa perubahan di hulu. Kesadaran warga untuk memilah dan mengelola sampah menjadi kunci agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Di Jakarta Barat, pendekatan ini mulai digencarkan melalui program “gerebek pilah” dan workshop yang menyasar langsung permukiman. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat Achmad Hariadi mengatakan, petugas turun langsung ke rumah-rumah dan rumah susun untuk melihat sekaligus mengedukasi cara memilah sampah.
”Jadi kami datangi langsung ke rumah warga. Kalau sampahnya masih tercampur antara organik dan anorganik, langsung kami edukasi di tempat untuk memilahnya,” kata Hariadi.
Program ini telah dimulai di sejumlah lokasi, seperti Rusun Cinta Kasih di Cengkareng Timur dan wilayah Kembangan, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk petugas pemadam kebakaran.
Ke depan, program ini akan diperluas ke sejumlah wilayah lain, di antaranya RW 04 Tegal Alur, RW 09 Keagungan, Rusun Tambora, RW 07 Slipi, hingga RW 01 Tanjung Duren Selatan.
Pelaksanaan program ini ditargetkan berlangsung dua kali dalam sepekan, dengan harapan dapat membentuk kebiasaan baru di tengah masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya.
Hariadi mengatakan, pembatasan kuota pembuangan sampah Jakarta Barat ke TPST Bantargebang dari 308 menjadi 190 truk per hari harus dipandang sebagai peringatan sekaligus momentum perubahan.
”Dengan kondisi ini, kita tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada Bantargebang. Warga harus mulai lebih bijak dalam mengelola sampah,” ujarnya.
Di level provinsi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui penguatan “Gerakan Pengurangan dan Pilah Sampah dari Sumber”. Untuk itu, para wali kota, camat, hingga lurah diminta menjadi penggerak utama di wilayah masing-masing dalam membangun kesadaran masyarakat.
Kepala DLH Jakarta Asep Kuswanto mengatakan bahwa penanganan sampah tidak bisa hanya bergantung pada pengangkutan dan penimbunan. Perubahan juga harus dimulai dari sumbernya, yakni rumah tangga.
”Pemilahan sampah dari sumber harus dilakukan secara konsisten dan masif agar berdampak pada pengurangan volume sampah ke TPST Bantargebang,” ujar Asep, Kamis (2/4/2026).
Untuk memperkuat upaya tersebut, DLH Jakarta mendorong pengaktifan kembali sarana pengelolaan berbasis masyarakat, seperti Bidang Pengelola Sampah di tingkat RW. Selain itu, pengolahan sampah organik melalui biokonversi maggot Black Soldier Fly (BSF) juga terus didorong karena efektif mengurangi sampah sisa makanan.
Di sisi lain, keberadaan bank sampah tetap menjadi bagian penting dalam sistem ini, tidak hanya untuk menekan volume sampah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi warga.
”Kami upayakan pemilahan sudah menjadi kebiasaan di rumah, yaitu diawali dari memisahkan sisa makanan, plastik, dan tidak mencampurnya dalam satu wadah. Dampaknya besar, tidak hanya bagi kebersihan lingkungan, tetapi juga kesehatan dan kualitas hidup masyarakat,” kata Asep.
DLH Jakarta juga menekankan pentingnya peran sektor usaha, khususnya hotel, restoran, dan kafe (Horeca), dalam mengelola sampah secara mandiri. Kewajiban ini telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan.
Pelaku usaha didorong mulai dari langkah sederhana, seperti menyediakan empat jenis wadah sampah, serta mengolah sisa makanan agar tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir.
”Ini bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban. Terutama untuk sampah sisa makanan, yang seharusnya bisa diolah menjadi kompos atau melalui biokonversi seperti maggot BSF sehingga tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan akhir,” ujarnya.
Menurut Asep, pengelolaan sampah perlu dilihat sebagai tanggung jawab bersama, bukan sekadar kewajiban administratif. Perubahan cara pandang ini penting, terutama bagi sektor komersial yang memiliki kapasitas lebih besar dalam mengurangi timbulan sampah.
Ke depan, pemilahan dari sumber diharapkan dapat meningkatkan efektivitas fasilitas pengolahan, seperti Refuse Derived Fuel (RDF) dan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Untuk penanganan di TPST Bantargebang, DLH Jakarta kini mengatur pengangkutan dalam tiga sif per hari untuk memastikan waktu tunggu truk (dwelling time) tidak lebih dari tiga jam. Langkah ini menjaga kelancaran operasional sekaligus keselamatan para pengemudi.
“Kami ingin memastikan para sopir bekerja dalam kondisi aman dan teratur, sekaligus menjaga kelancaran operasional pengangkutan sampah,” ujar Asep.
Selain pengangkutan, DLH Jakarta melakukan penanganan intensif di titik-titik rawan penumpukan. Di TPS Kali Anyar, misalnya, sampah telah dibersihkan sepenuhnya.
Adapun di TPS Rawadas yang merupakan TPS liar telah ditutup secara permanen melalui kolaborasi bersama pihak kecamatan, kelurahan, serta satuan polisi pamong praja (satpol PP) di kawasan TPU Pondok Kopi. Hingga Rabu (1/4/2026) malam, lokasi tersebut telah sepenuhnya bersih dari sampah.
Penanganan juga berlangsung di TPS Kencana di bawah Jalan Tol Wiyoto Wiyono. Setelah pengosongan selesai, TPS ini akan ditutup permanen dengan pagar besi dan pengawasan melalui posko gabungan yang melibatkan lembaga masyarakat kelurahan (LMK), satpol PP, dan kepolisian.
DLH Jakarta menargetkan pengangkutan sampah ke TPST Bantargebang kembali normal pekan ini. Sisa sampah pascaarus balik Lebaran diupayakan segera ditangani dan didistribusikan ke fasilitas pengolahan, termasuk TPST Bantargebang dan RDF Plant.
