Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Jakarta
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan Presiden RI Prabowo Subianto telah memerintahkan respons cepat lintas lembaga untuk menangani dampak gempa bumi magnitudo 7,6 di wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara.
Menurut Suharyanto, sejak pagi hari Presiden telah menerima laporan dan menginstruksikan BNPB, BMKG, serta Basarnas di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan, Manusia, dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno untuk segera turun langsung membantu masyarakat terdampak.
“Kami diperintahkan untuk segera berangkat ke lokasi bencana. Ini menunjukkan bahwa keselamatan masyarakat, terutama yang terdampak bencana, menjadi prioritas utama pemerintah,” ujar Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Penanganan Gempa Bumi M7,6 Sulawesi Utara dan Maluku Utara, Kamis, 2 April 2026.
BNPB juga mengingatkan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tanggap darurat. Salah satu poin utama adalah penetapan status kedaruratan oleh bupati dan wali kota di wilayah terdampak.
Jika lebih dari satu daerah menetapkan status tersebut, maka pemerintah provinsi juga dapat menetapkan status tanggap darurat agar bantuan dari pemerintah pusat dapat disalurkan secara maksimal dan akuntabel.
Selain itu, BNPB meminta seluruh unsur di daerah, termasuk BPBD, TNI, Polri, serta kementerian/lembaga terkait untuk segera mengaktifkan posko tanggap darurat.
Dari posko tersebut, kebutuhan dasar masyarakat seperti logistik, air bersih, pakaian, dan layanan darurat lainnya harus dipastikan terpenuhi.
BNPB juga menekankan pentingnya percepatan pendataan kerusakan. Tim asesmen diminta segera melakukan verifikasi terhadap bangunan terdampak, mulai dari rumah warga, rumah sakit, hingga fasilitas umum lainnya, agar data kerusakan semakin lengkap.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga diminta aktif turun langsung ke masyarakat, baik untuk memberikan informasi yang benar maupun memastikan korban terdampak mendapatkan bantuan dan penanganan secepatnya.
Untuk pencarian korban, Basarnas akan segera membentuk tim pencarian dan pertolongan guna mengantisipasi kemungkinan adanya korban lain, meskipun saat ini baru satu korban meninggal dunia yang dilaporkan.
Suharyanto menambahkan tim gabungan dari pemerintah pusat akan segera diterjunkan ke Maluku Utara dan Sulawesi Utara untuk memperkuat penanganan di lapangan.
“Setelah tiba di lokasi, kami akan melakukan rapat lanjutan yang lebih detail untuk memastikan seluruh penanganan berjalan optimal,” kata Suharyanto.
Sebelumnya, BMKG telah mengakhiri peringatan dini tsunami yang sempat dikeluarkan pascagempa tersebut.
Gempa bermagnitudo 7,6 terjadi pada pukul 05.48 WIB dengan pusat di laut sekitar 129 kilometer tenggara Bitung, Sulawesi Utara, pada kedalaman 33 kilometer.
BMKG menyebut gempa ini merupakan gempa dangkal akibat aktivitas subduksi Laut Maluku dengan mekanisme pergerakan naik atau thrust fault.
Gempa tersebut sempat memicu potensi tsunami dengan status siaga di sejumlah wilayah seperti Ternate, Halmahera, Tidore, dan Bitung, serta sebagian wilayah Minahasa. Sementara status waspada berlaku di Kepulauan Sangihe, Minahasa Utara bagian utara, dan Bolaang Mongondow bagian selatan.
Hasil pemantauan menunjukkan adanya tsunami kecil di beberapa wilayah, antara lain Halmahera Barat (0,30 meter), Bitung (0,20 meter), Sidangoli (0,35 meter), Minahasa Utara (0,75 meter), dan Belang (0,68 meter).
Meski peringatan tsunami telah dicabut, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi gempa susulan serta memastikan kondisi bangunan sebelum kembali beraktivitas di dalam rumah.
Editor: Redaksi TVRINews
