REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mempercepat langkah antisipasi menghadapi ancaman krisis pasokan energi global akibat gangguan distribusi minyak dan gas. Namun, kebijakan peningkatan campuran biodiesel menjadi B50 dinilai belum menjadi solusi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Ancaman krisis energi muncul setelah penutupan sebagian Selat Hormuz oleh Iran di tengah konflik kawasan Teluk. Jalur strategis ini merupakan salah satu urat nadi perdagangan energi global, sehingga gangguan distribusi berpotensi memicu lonjakan harga serta keterbatasan pasokan energi di dalam negeri.
- PBB: Perang Harus Picu Percepatan Transisi Energi
- Krisis Energi Akibat Perang Dinilai Percepat Transisi ke Energi Terbarukan
- Pemerintah Percepat Transisi Energi Terbarukan Hadapi Ketidakpastian Geopolitik Dunia
Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan sejumlah program strategis untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor. Program tersebut mencakup pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt, penggantian pembangkit listrik tenaga diesel dengan PLTS yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi baterai, serta percepatan konversi 120 juta sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik.
Selain itu, pemerintah mendorong perubahan pola konsumsi energi melalui kebijakan work from home satu hari dalam sepekan untuk menekan mobilitas dan konsumsi bahan bakar. Pemerintah juga mempercepat implementasi bahan bakar nabati dengan tingkat campuran hingga 50 persen atau B50 guna menekan impor bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian pasokan global.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Kebijakan transformasi energi tersebut mulai diberlakukan pada 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan implementasi. Di tengah langkah tersebut, lembaga think tank Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai peningkatan campuran biodiesel ke B50 bukan strategi ideal dalam jangka panjang.
Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan, kebijakan B50 memang dapat menurunkan konsumsi solar dalam jangka pendek, tetapi berpotensi menimbulkan beban fiskal yang besar serta tidak secara signifikan meningkatkan ketahanan energi nasional.
Kajian IESR menunjukkan harga Fatty Acid Methyl Ester berbasis minyak kelapa sawit saat ini lebih tinggi dibandingkan solar konvensional. Kondisi ini membuat peningkatan campuran biodiesel berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi secara signifikan, sekaligus mengurangi volume ekspor sawit yang berdampak pada penurunan penerimaan negara dari pajak dan bea keluar.
“Transisi ke B50 berpotensi meningkatkan subsidi biodiesel sebesar Rp29 triliun di atas alokasi B40, melampaui total penerimaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun ini,” kata Fabby.
