Penutupan Selat Hormuz akibat perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran selama lima pekan terakhir memicu guncangan besar terhadap sistem energi global. Jalur sempit yang mengalirkan sekitar 20 persen minyak dan gas alam cair dunia itu menjadi titik krusial bagi kawasan yang menyerap lebih dari 80 persen pasokannya. Dampaknya berlangsung cepat: kelangkaan bahan bakar, pembatasan ekspor, hingga tekanan berat terhadap anggaran negara.
Akibatnya, sejumlah negara mengambil langkah ekstrem untuk menjaga stabilitas energi. Mereka mulai berhitung untuk melakukan langkah efisiensi. Dalam jangka pendek, batubara kembali diandalkan untuk menjaga pasokan listrik.
Namun, pada saat yang sama, krisis tersebut mendorong percepatan agenda jangka panjang, seperti pengembangan energi nuklir dan adopsi kendaraan listrik. Tidak sedikit negara yang juga mempertimbangkan untuk mempercepat transisi menuju energi bersih. Krisis di Timur Tengah itu dipandang bisa menjadi peluang untuk mempercepat transisi energi bersih dan terbarukan.
Di tengah situasi tersebut, Pemerintah Indonesia berencana mengonversi kendaraan dari berbahan bakar minyak menjadi listrik. Rencana konversi itu akan diberlakukan bagi hampir semua jenis kendaraan, baik motor, mobil, maupun truk.
Pemerintah menargetkan program konversi sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi sepeda motor listrik dapat menyentuh angka 120 juta unit pada tiga hingga empat tahun ke depan. Target ini digadang-gadang sebagai salah satu langkah percepatan elektrifikasi kendaraan sekaligus menekan konsumsi BBM bersubsidi.
Namun, melihat realisasinya, capaian program ini masih jauh dari harapan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, program konversi motor dari BBM menjadi motor listrik sepanjang tahun 2024 baru mencapai 1.500 unit. Angka itu naik 10 kali lipat dibandingkan capaian konversi motor listrik pada 2023 yang hanya 145 unit, sedangkan target pada 2023 mencapai 50.000 unit.
Selain itu, pemerintah juga akan mengembangkan energi surya secara masif sebagai salah satu upaya diversifikasi sumber energi di Tanah Air. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawat (GW) dalam dua tahun ke depan. Target ini diupayakan demi ketahanan energi nasional dan melepaskan ketergantungan pada impor energi fosil.
Sementara itu, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas listrik sebesar 69,5 GW, dengan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai tulang punggung. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi cahaya matahari paling stabil secara global dengan total potensi teknis 7.714,6 GW.
Meski demikian, ambisi besar transisi energi tersebut bukan tanpa konsekuensi. Transisi menuju energi terbarukan, apalagi dengan skala 100 GW, bukan hanya sekadar proyek infrastruktur. Transisi ini juga membutuhkan transformasi yang bersifat struktural.
Komitmen untuk mengonversi kendaraan bermotor berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik hingga membangun PLTS tersebut tidak sesederhana mengurangi impor BBM. Pasalnya, rencana ini akan melibatkan hampir semua sendi ekonomi, mulai dari fiskal, industri, ketersediaan tenaga kerja yang terampil, hingga tata kelola energi secara nasional.
Dari sisi biaya investasi untuk tahap awal, program tersebut diperkirakan menelan biaya yang cukup besar. Kajian Institute Essential Services Reform (IESR) yang berjudul The Solar Archipelago: Indonesia's 100 GW Leap to Energy Sovereignty menyebutkan, biaya kebutuhan investasi diperkirakan berkisar 51 miliar dolar AS hingga 78 miliar dolar AS selama periode 2026-2030.
Lebih dari itu, untuk mencapai target penuh 100 GW, kebutuhan pendanaan bisa melonjak 140 miliar dolar AS hingga 210 miliar dolar AS. Angka ini setara dengan beberapa tahun belanja subsidi energi sehingga menuntut reposisi kebijakan fiskal, dari subsidi yang bersifat konsumsi menjadi investasi produktif.
Namun, pada saat yang sama, menurut kajian IESR, optimalisasi blended finance menjadi kunci, termasuk melalui penerbitan sukuk hijau, monetisasi kredit karbon, hingga pemanfaatan fasilitas pembiayaan untuk mendukung implementasi RUPTL PLN dan percepatan pensiun dini PLTU.
Dari sisi teknis, rencana pemerintah mengandalkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan BUMDes sebagai pengelola pembangkit listrik akan memunculkan tantangan dari sisi kapasitas teknis dan kesiapan ketersediaan tenaga kerja yang terampil.
Menurut Laporan Labor Market Brief LPEM UI, peluang kerja di sektor EBT cukup besar. Bahkan, untuk PLTS sendiri mencapai 348.000 tenaga kerja. Sementara berdasarkan kajian IESR, program 100 GW ini setidaknya membutuhkan 100.000 tenaga kerja instalasi, dan 80.000 teknisi operasi dan pemeliharaan.
Akan tetapi, tenaga kerja yang siap mengisi belum tentu tersedia. Salah satu kendala utamanya adalah ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch) yang cukup tinggi, serta besaran upah yang belum cukup menarik. Kesenjangan kemampuan ini makin diperparah oleh minimnya pengalaman dalam perencanaan sistem listrik, pengelolaan tarif, hingga operasi jangka panjang di tingkat desa.
Dengan demikian, transisi energi membutuhkan transisi tenaga kerja. Sebab, panel surya dan teknologi mungkin bisa diimpor, tapi tenaga kerja yang terampil untuk mengoperasikan PLTS tidak bisa dibentuk secara instan. Apalagi jika mengandalkan pengurus koperasi.
Tantangan berikutnya ialah rencana pemerintah yang melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai ujung tombak implementasi. Meski jumlahnya besar, yakni 83.215 koperasi, dan 40.931 BUMDes, kapasitas teknis dan kelembagaannya, terutama dalam hal manajerial untuk mengelola sistem energi bersih, dinilai masih terbatas.
Selain itu, IESR menyoroti pentingnya membentuk badan koordinasi nasional yang kuat dan berotoritas untuk menyelaraskan kebijakan lintas sektor ini. Sebab, fragmentasi kewenangan antar-kementerian juga kerap menghambat eksekusi transisi energi di lapangan.
Tanpa kerangka koordinasi yang solid, risiko terjadinya tumpang tindih kebijakan dan inefisiensi implementasi akan membesar. Berdasarkan kajian yang dilakukan, proyek energi kerap terhambat karena lemahnya orkestrasi antarpemangku kepentingan.
Terlepas dari beragam tantangan yang dihadapi Indonesia, negara-negara seperti Pakistan, Vietnam, dan Uni Eropa, justru telah mendapatkan manfaat dari energi terbarukan, seperti tenaga surya, untuk melindungi perekonomian negaranya dari penutupan di Selat Hormuz.
Dikutip dari laman Energytracker.asia, transisi Pakistan menuju sistem energi yang lebih tangguh tidak terjadi melalui kebijakan hijau yang didorong oleh iklim atau dipimpin oleh negara. Sebaliknya, hal itu justru didorong oleh kekuatan pasar dan konsumen.
Tidak seperti negara lain yang memberlakukan tarif pada impor energi surya dari China, Pakistan justru mengambil pendekatan sebaliknya. Negara ini justru mempertahankan rezim pajak nol persen untuk impor panel surya fotovoltaik (PV) dari tahun 2013 hingga pertengahan 2025. Akibatnya, negara tersebut mengalami peningkatan impor panel surya PV dari kurang dari 1 GW pada tahun 2018 menjadi lebih dari 51 GW pada awal 2026.
Sebuah laporan bersama dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Renewables First mengungkapkan, dengan mempercepat transisi ke energi surya, Pakistan telah menghindari impor minyak dan gas senilai lebih dari 12 miliar dolar AS antara tahun 2021 dan Februari 2026, yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.
Hanya dalam beberapa tahun, jaringan listrik negara tersebut telah berubah dari tenaga surya yang sangat minim menjadi diperkirakan 20 persen listriknya berasal dari tenaga surya pada tahun 2026. Keputusan untuk menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk membangun ketahanan energi tersebut menunjukkan pendekatan Pakistan yang berwawasan ke depan untuk mempersiapkan skenario yang saat ini sedang dihadapi di sektor energi global, yakni penutupan Selat Hormuz.
Meskipun Pakistan masih menempati peringkat ketiga secara global dalam ketergantungan gas alam cair (LNG) pada kargo yang melewati Selat Hormuz sebagai bagian dari total konsumsi, dan peringkat kelima untuk minyak pada tahun 2024, percepatan penerapan tenaga surya, termasuk panel atap yang dipasang di rumah-rumah, pertanian, dan pabrik, telah secara signifikan mengurangi permintaan LNG.
Contoh lain adalah Vietnam. Negara ini telah menghasilkan sekitar 13 persen dari total energi listriknya dari tenaga surya dan angin pada tahun 2024. Zero Carbon Analytics menemukan, tenaga surya membantu Vietnam menghindari total potensi impor batubara dan gas senilai 594 juta dolar AS serta kenaikan harga yang akan ditimbulkan akibat perang Iran.
Penghematan ini sebagai hasil sampingan dari pertumbuhan tenaga surya Vietnam antara tahun 2018 dan 2024, dapat membantu membiayai perawatan kesehatan bagi sekitar 2,2 juta warga setiap tahun.
Adapun Uni Eropa telah mengerahkan lebih dari 406 GW kapasitas tenaga surya baru pada akhir tahun 2025, sementara tenaga angin tumbuh sekitar 31 persen atau mencapai 246 GW seperti dikutip dari laporan Zero Carbon Analytics. Tanpa pertumbuhan produksi tenaga angin dan surya antara tahun 2022 dan 2025, Uni Eropa akan menghabiskan tambahan 67 miliar dolar AS untuk impor batubara dan gas untuk pembangkit listrik.
Zero Carbon Analytics juga menemukan, sebagian besar negara Uni Eropa dengan pangsa tenaga angin dan surya di atas rata-rata dalam bauran listrik mereka sekarang menikmati harga listrik rumah tangga di bawah rata-rata (sebelum pajak).
Perang Iran sekali lagi mengingatkan bahwa ketergantungan pada bahan bakar fosil membuat banyak negara rentan terhadap guncangan pasokan dan harga energi global, bahkan jika mereka tidak terlibat secara langsung dalam konflik tersebut. Kondisi itu membuat pemerintah mengambil langkah ekstrem untuk menjaga stabilitas energinya.
Belajar dari krisis energi saat ini, sudah saatnya Indonesia lebih mempercepat transisi energi agar kemandirian untuk menjamin ketersediaan energi dalam negeri semakin meningkat dan Indonesia tidak mudah terguncang oleh dinamika energi global. (LITBANG KOMPAS)
