Anggota Komisi III DPR RI dari PDIP, Safaruddin, menyoroti berbagai persoalan dalam pendidikan Polri saat rapat bersama Plt Kalemdiklat Polri Irjen Andi Rian Jayadi di Gedung DPR, Kamis (2/4). Ia menilai kondisi lembaga pendidikan Polri masih jauh dari harapan.
“Kita jadi mengerti bahwa Lembaga Pendidikan Polri ini ya begini cerminannya. Masih jauh dari harapan kita. Padahal reformasi Polri yang kita dengung-dengungkan itu, antara lain adalah kita mulai dari rekrutmen,” kata Safaruddin.
Safaruddin menekankan pentingnya pendidikan karena berdampak jangka panjang terhadap kualitas aparat. Dia melihat masih banyak kasus yang melibatkan aparat.
“Setelah rekrutmen, di pendidikan. Pendidikan itu jangka panjang. Karena kalau pendidikannya keliru, sekian puluh tahun itu, 30 tahun lebih, itu menjadi beban Polri. Bukan melaksanakan tugas pokok Polri, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, menjadi beban Polri," tuturnya.
"Kita kan melihat hampir setiap saat ada saja. Harusnya memberantas narkoba, jadi bandar narkoba. Ini pendidikan yang tidak tuntas, rekrutmennya yang salah masuk ke lembaga pendidikan,” tambah Safaruddin.
Ia juga menyinggung masih adanya kekerasan serta persoalan kesehatan peserta didik yang dinilai terkait proses rekrutmen.
“Tindak kekerasan juga di pendidikan juga masih terjadi. Akpol, di SPN-SPN juga. Nah, kayak ini kan saya lihat Akpol ini ada yang dikeluarkan satu orang ya, perilaku menyimpang. Ada juga yang stroke, Taruni stroke. Harusnya ini tidak terjadi. Berarti rekrutmennya yang salah,” ucap Safaruddin.
Safaruddin turut mempertanyakan kemungkinan adanya praktik titipan dalam rekrutmen.
“Rekrutmennya yang salah. Bayar atau titipan? Bayar atau titipan? Sehingga Lemdiklat ini memproses itu tidak memenuhi standar kesehatan,” kata Safaruddin.
Ia kemudian menyatakan dukungan Fraksi PDIP terhadap usulan peningkatan anggaran pendidikan Polri.
“Itu anggaran yang ideal tadi dari Rp 2,3 T menjadi Rp 3 triliun ya, Pak? 14 ya? Iya. Oh Rp 1,4 mintanya Rp 14 T. Oke. Jadi kami dari Fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung. Sangat mendukung itu. Itu juga belum sampai 20 persen itu. Masih jauh dari harapan. Saya pikir memang lembaga pendidikan harus itu,” ujar Safaruddin.
Safaruddin juga menilai, seharusnya honor tenaga pengajar di lembaga pendidikan Polri dinaikkan.
“Gajinya berapa tadi? 1 jam kalau ngajar itu 100 ribu. Rp 5 juta kek gitu satu jam gitu. Lho, lho jangan ketawa Anda. Anda mendidik polisi lho, dan Anda harus bertanggung jawab ketika polisi salah. Dari memberantas narkoba jadi bandar narkoba. Anda yang tanggung jawab Kalemdiklat. Tapi harus anggarannya ditinggikan, Pak,” tegas Safaruddin.
Ia menegaskan pendidikan Polri merupakan investasi jangka panjang yang perlu diperkuat.
“Dan kita akan komitmen bahwa rekrutmen Polri, lembaga pendidikan Polri itu adalah investasi jangka panjang yang harus kita lakukan. Supaya efek-efek yang kurang bagus di masyarakat itu sudah bisa kita kurangi,” pungkas Safaruddin.
