Canberra (ANTARA) - Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese, Kamis (2/4), mengumumkan negaranya akan memberikan pinjaman tanpa bunga bagi pebisnis sektor bahan bakar dan rantai pasokan yang terdampak kenaikan harga BBM.
Kebijakan tersebut dikeluarkan seiring negara bagian dan teritori di Australia sepakat untuk memangkas lebih lanjut pajak penjualan bahan bakar.
Dalam pidatonya di National Press Club di Canberra, Albanese mengatakan pemerintah federal akan menyediakan pinjaman tanpa bunga senilai satu miliar dolar Australia (satu dolar Australia sekitar Rp11.779) atau sekitar 688,3 juta dolar AS (satu dolar AS sekitar Rp17.002) bagi produsen bahan bakar dan pupuk serta perusahaan rantai pasokan esensial yang terkena dampak ekonomi dari perang di Timur Tengah.
"Perusahaan-perusahaan itu tidak hanya terdampak oleh krisis global ini, tetapi juga sangat penting bagi Australia dalam melewati krisis ini," ujar dia.
Albanese juga menyatakan bahwa Australia harus merespons krisis pasokan minyak dengan segera bertindak untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, keamanan energi, dan ketahanan nasional dengan memaksimalkan sumber daya domestik serta meningkatkan manufaktur dalam negeri.
"Kita bisa memilih apa yang kita bangun bersama, sehingga kita keluar dari situasi ini dengan lebih kuat, mandiri dan tangguh," kata dia.
Sebelumnya pada Kamis, para pemimpin dari delapan negara bagian dan teritori di Australia bertemu dan sepakat menggunakan bagian mereka dari peningkatan penerimaan pajak akibat harga bahan bakar yang lebih tinggi untuk memberikan pemotongan tambahan pada cukai bahan bakar.
Albanese, Senin (30/3), mengumumkan bahwa pajak penjualan bahan bakar akan dipotong separuhnya dari 52,6 sen per liter bensin dan solar selama tiga bulan, dan para pemimpin negara bagian dan teritori pada Kamis mengatakan mereka akan mendanai pemotongan lebih lanjut sebesar 5,7 sen per liter, sehingga total pemotongan menjadi 32 sen.
Kebijakan tersebut dikeluarkan seiring negara bagian dan teritori di Australia sepakat untuk memangkas lebih lanjut pajak penjualan bahan bakar.
Dalam pidatonya di National Press Club di Canberra, Albanese mengatakan pemerintah federal akan menyediakan pinjaman tanpa bunga senilai satu miliar dolar Australia (satu dolar Australia sekitar Rp11.779) atau sekitar 688,3 juta dolar AS (satu dolar AS sekitar Rp17.002) bagi produsen bahan bakar dan pupuk serta perusahaan rantai pasokan esensial yang terkena dampak ekonomi dari perang di Timur Tengah.
"Perusahaan-perusahaan itu tidak hanya terdampak oleh krisis global ini, tetapi juga sangat penting bagi Australia dalam melewati krisis ini," ujar dia.
Albanese juga menyatakan bahwa Australia harus merespons krisis pasokan minyak dengan segera bertindak untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, keamanan energi, dan ketahanan nasional dengan memaksimalkan sumber daya domestik serta meningkatkan manufaktur dalam negeri.
"Kita bisa memilih apa yang kita bangun bersama, sehingga kita keluar dari situasi ini dengan lebih kuat, mandiri dan tangguh," kata dia.
Sebelumnya pada Kamis, para pemimpin dari delapan negara bagian dan teritori di Australia bertemu dan sepakat menggunakan bagian mereka dari peningkatan penerimaan pajak akibat harga bahan bakar yang lebih tinggi untuk memberikan pemotongan tambahan pada cukai bahan bakar.
Albanese, Senin (30/3), mengumumkan bahwa pajak penjualan bahan bakar akan dipotong separuhnya dari 52,6 sen per liter bensin dan solar selama tiga bulan, dan para pemimpin negara bagian dan teritori pada Kamis mengatakan mereka akan mendanai pemotongan lebih lanjut sebesar 5,7 sen per liter, sehingga total pemotongan menjadi 32 sen.
