Presiden Prabowo Subianto memerintah BNPB untuk segera datang ke lokasi terdampak bencana gempa bumi di Sulawesi Utara dan Maluku Utara.
"Tadi pagi begitu terjadi bencana, kami sudah laporan kepada beliau [Prabowo] dan beliau memerintahkan kami, khususnya saya, Kepala BNPB untuk segera berangkat," kata Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, saat jumpa pers Kantor BNPB, Jakarta Timur, Kamis (2/4).
Suharyanto mengatakan akan berangkat bersama timnya di BNPB. Selain itu, dibersamai juga oleh BMKG dan Basarnas.
"Kepala BNPB ke Sulawesi Utara, kemudian Deputi 3 Penanganan Darurat, Mayjen TNI Lukmansyah ke Maluku Utara. Kemudian dari BMKG, dari Basarnas, ada pejabat eselon satu yang bersama-sama kami," tutur Suharyanto.
Dalam keberangkatan ini, Suharyanto mengaku akan membawa logistik untuk kebutuhan dasar warga terdampak. Meskipun belum ada laporan soal warga yang mengungsi.
"Belum ada laporan pengungsi, tapi tetap ya permakanan itu jelas kita bawa," ucap Suharyanto.
Selain itu, Suharyanto juga menyebutkan akan membawa shelter bila ternyata ada pengungsi. Seiring dengan itu, pakaian dan air bersih juga dibawanya.
Ia juga menyebutkan membawa sejumlah anggaran. Hal itu bertujuan agar bisa segera membantu bila ada kondisi mendesak di lapangan.
"Tentu saja juga kita bawa anggaran ya supaya apabila di lapangan ada hal yang harus segera, kita bisa segera membantu," sebut Suharyanto.
Sementara itu, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menggarisbawahi perlunya kecepatan untuk pendataan di wilayah terdampak.
"Jadi kecepatan pendataan itu sangat penting agar menjadi basis untuk kecepatan penyelamatan. Pak Kepala BNPB punya DSP untuk membiayai," ucap Pratikno.
"Jadi bahkan bapak-ibu [pemerintah daerah] bisa reimburse sesuai dengan tentu saja SOP yang sudah ditetapkan oleh BNPB," imbuhnya.
Ia juga meminta agar manajemen kebencanaan dapat diutamakan. Di antaranya adalah terus melakukan evaluasi dan edukasi baik kepada aparat maupun masyarakat.
"Dievaluasi apakah kelembagaan sudah cukup kuat, apakah peralatan sudah cukup memadai, apakah training-training bagi aparat juga sudah diselenggarakan secara rutin, edukasi kepada masyarakat," tutur Pratikno.
