Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa mengungkapkan bahwa Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengaktifkan berbagai program strategis untuk memastikan sektor pariwisata semakin bergairah dan inklusif selama momentum libur Lebaran 2026.
Program-program tersebut meliputi aktivasi platform layanan informasi terpadu Halo Wonderful, penyelenggaraan Pameran Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI), kolaborasi kampanye BBWI dan Belanja di Indonesia Aja (BINA), kompilasi paket wisata Lebaran dan Idulfitri 2026, surat imbauan kepada asosiasi industri pariwisata dan OTA untuk penurunan harga tiket, hingga dukungan terhadap penyelenggaraan event Kemenpar dan event provinsi.
Hal ini disampaikan Wamenpar dalam jumpa pers di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta terkait "Dampak Idul Fitri 2026 terhadap Sektor Pariwisata dan Perdagangan", Rabu (1/4/2026).
"Berdasarkan data yang telah dihimpun, tercatat sebanyak 141 event telah diselenggarakan dari 32 provinsi selama periode Lebaran. Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme daerah dalam menghadirkan event sebagai daya tarik wisata sekaligus penggerak ekonomi masyarakat," ujarnya, dikutip dari siaran pers Kemenpar, Kamis (2/4).
Kemenpar juga melakukan pemantauan terhadap 173 titik Daya Tarik Wisata dalam rangka memastikan kesiapan destinasi dalam menghadapi libur Lebaran dan Idulfitri. Selain itu juga penerbitan Surat Edaran Menteri Pariwisata tentang Penyelenggaraan Kegiatan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Menyenangkan pada Libur Lebaran dan Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 M. Melalui surat ini, Kementerian Pariwisata turut mengimbau stakeholder terkait untuk memetakan destinasi rawan bencana dan pemantauan mitigasi di destinasi pariwisata.
Menurut Wamenpar Ni Luh Puspa, Kemenpar juga memantau secara intensif isu-isu krisis yang terjadi di ekosistem kepariwisataan Indonesia. Terdapat 111 isu krisis yang terpantau baik melalui kanal media utama maupun media sosial.
Menindaklanjuti hasil pemantauan krisis kepariwisataan selama periode tersebut, Kemenpar secara proaktif meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pengelola destinasi wisata di seluruh Indonesia.
"Misalnya ketika ada isu pungli (pungutan liar), ketika isu itu muncul kami langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga bisa langsung diselesaikan di tempat. Gubernur Banten bahkan langsung mengeluarkan surat edaran terkait tidak boleh ada pungli selama libur lebaran. Beberapa daerah juga langsung mengeluarkan surat edaran yang sama seperti Banten," katanya.
Baca Juga: Kemenpar Siapkan Mitigasi, Target Pasar Pariwisata Bergeser Hadapi Konflik Timur Tengah
Baca Juga: Menpar Minta Japan Airlines Tambah Penerbangan ke Bali dan Yogyakarta
Kementerian Pariwisata mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah, pengelola destinasi, aparat keamanan, dan mitra lintas sektor yang telah bersinergi dengan baik dalam memastikan penyelenggaraan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
"Kami akan terus berkolaborasi agar sektor pariwisata bisa terus tumbuh dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian bangsa dan negara Indonesia. Semoga pariwisata Indonesia bisa terus berdaya saing dan berkelanjutan," ujarnya.
