Jakarta, VIVA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan pihaknya memangkas perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Keputusan ini dilakukan menindaklanjuti arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait efisiensi anggaran.
Pramono menyebut, setiap perjalanan dinas ASN Pemprov DKI yang membutuhkan persetujuan gubernur akan diperiksa secara langsung.
“Untuk perjalanan dinas, kebetulan kalau yang harus mendapatkan persetujuan gubernur secara langsung, pasti saya lihat satu per satu," ucap Pramono kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 2 April 2026.
Pramono menuturkan, perjalanan dinas ini dipangkas di tengah ketidakpastian rantai pasokan global yang menuntut pemerintah melalukan efisiensi.
Menurut dia, kebijakan ini membuat pengelolaan administrasi terkait efisiensi di Pemprov DKI sudah berjalan cukup baik.
Kata dia, izin perjalanan dinas akan diberikan jika benar-benar memberikan dampak bagi Jakarta.
"Kalau tidak memberikan manfaat bagi Jakarta, pasti tidak saya izinkan. Bahkan sekarang ini hampir perjalanan dinas, BUMD, dan macam-macam pun banyak yang kemudian tidak kami izinkan," ucap dia.
"Sehingga dengan demikian Jakarta relatif untuk urusan administrasi hal yang berkaitan dengan efisiensi menurut saya sudah berjalan cukup baik," sambungnya.
