Menteri PU Dorong Percepatan Pemanfaatan Asbuton demi Kurangi Ketergantungan Impor Aspal

Pantau - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mendorong percepatan pemanfaatan Aspal Buton atau Asbuton untuk mendukung swasembada aspal nasional di tengah tingginya ketergantungan pada impor.

Pernyataan tersebut disampaikan Dody dalam diskusi bersama media di Jakarta pada Kamis, 2 April 2026.

Kebutuhan aspal nasional saat ini mencapai sekitar 1 juta ton per tahun dan diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 juta ton pada tahun-tahun mendatang.

Namun, sekitar 80 persen kebutuhan tersebut masih dipenuhi dari aspal berbasis minyak bumi impor.

"Namun demikian, hampir 80 persen masih bergantung pada aspal yang berbasis pada minyak bumi yang kita impor," ungkapnya.

Dody menjelaskan bahwa dinamika geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, turut memicu fluktuasi harga energi yang berdampak langsung pada sektor infrastruktur.

"Situasi ini mendorong harga minyak menjadi berfluktuasi semakin tinggi dan berimbas langsung kepada sektor infrastruktur kita, khususnya pada material strategis seperti aspal," ia mengungkapkan.

Ia menilai ketergantungan terhadap material impor menjadi risiko dalam pembangunan nasional yang perlu segera diatasi.

Indonesia diketahui memiliki cadangan Asbuton yang besar di Pulau Buton, namun pemanfaatannya masih terbatas.

Saat ini, penggunaan Asbuton baru mencapai sekitar 4 persen dari total kebutuhan nasional.

Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan peningkatan pemanfaatan Asbuton hingga minimal 30 persen dalam konstruksi jalan nasional.

"Ini adalah sebuah peluang bagi kita untuk ke depan bisa makin berdiri sendiri di atas kaki kita sendiri," ujar Dody.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini tidak hanya memperkuat kemandirian nasional, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi signifikan.

"Potensi penghematan devisa negara akan mencapai sekitar Rp4 triliun, dan dengan penambahan penerimaan pajak sekitar hampir Rp2 triliun," sebutnya.

Selain itu, pengembangan industri Asbuton diperkirakan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi hingga sekitar Rp23 triliun.

Pemerintah berharap langkah ini dapat memperkuat industri dalam negeri sekaligus menjaga ketahanan pasokan material konstruksi nasional.