Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai penguatan pengawasan menjadi kunci untuk menjaga kualitas sekaligus kredibilitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah maraknya dapur SPPG nakal.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG masih perlu diperbaiki. Dia menyoroti pentingnya keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memastikan standar mutu makanan terpenuhi.
Menurut Agus, skala produksi yang besar dalam satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi menurunkan kualitas makanan jika tidak didukung fasilitas dan prosedur yang memadai. Kondisi ini berisiko memunculkan dapur MBG yang tidak memenuhi standar atau “nakal”.
Berdasarkan sejumlah laporan lapangan dan temuan awal, sedikitnya belasan dapur MBG terindikasi tidak memenuhi standar operasional, mulai dari kebersihan hingga pengelolaan limbah. Temuan ini menjadi sinyal perlunya penguatan sistem verifikasi dan pengawasan.
“Pengawasan kualitas makanan masih lemah, padahal ini menyangkut keamanan konsumsi anak-anak,” ujar Agus kepada Bisnis, Kamis (2/4/2026).
Dia juga mengingatkan bahwa tanpa pengawasan ketat, program MBG berpotensi bergeser dari tujuan utama peningkatan gizi menjadi aktivitas bisnis yang menguntungkan pihak tertentu. Selain itu, manfaat ekonomi dinilai belum merata karena rantai pasok masih didominasi pemasok besar.
Baca Juga
- Gerak Pembantu Prabowo Bersih-Bersih Dapur MBG 'Nakal'
- OJK Beberkan Progres Penyaluran Kredit MBG hingga Kopdes Merah Putih
- BGN Suspend 1.256 Dapur MBG per 1 April 2026, Ini Alasannya
Dalam jangka panjang, Agus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Ia bahkan mengusulkan moratorium sementara guna memastikan perbaikan sistem dapat dilakukan secara komprehensif.
“Karena sudah telanjur jalan, moratorium dulu, semuanya direview. Kalau sekarang, menurut saya sudah harus dihentikan,” tegasnya.
Senada, Ekonom Center of Reform on Economics, Yusuf Rendy Manilet, menilai pelaksanaan program terlalu menitikberatkan pada kuantitas dibandingkan kualitas. Standar dasar seperti sanitasi lingkungan dan instalasi pengolahan limbah seharusnya dipenuhi sebelum dapur beroperasi.
“Ini menunjukkan verifikasi pra-operasional tidak berjalan dengan disiplin,” ujar Yusuf.
Dia menambahkan, ekspansi program dalam skala besar tanpa kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem pengawasan memperbesar risiko kegagalan. Kondisi ini juga membuka potensi moral hazard, terutama jika program mulai dilihat sebagai peluang bisnis.
Menurut Yusuf, kelemahan tidak hanya terjadi di tahap awal, tetapi juga pada mekanisme pengawasan yang cenderung reaktif. Program seharusnya diuji melalui proyek percontohan sebelum diperluas secara nasional.
Namun, implementasi yang terlalu cepat membuat berbagai masalah kecil berkembang menjadi isu sistemik di lapangan. “Deviasi kecil di awal berkembang menjadi masalah sistemik,” ujarnya.
Dengan meningkatnya temuan dapur bermasalah, penguatan pengawasan dan evaluasi menyeluruh dinilai menjadi langkah penting. Hal ini diperlukan untuk memastikan program MBG tetap berjalan sesuai tujuan utama, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara berkelanjutan.
