Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), membeberkan keuntungan besar di balik kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur di lingkungan Pemprov Jabar.
Menurutnya, pola kerja ini bukan hanya soal fleksibilitas, melainkan senjata ampuh untuk memangkas biaya operasional birokrasi dan memaksimalkan anggaran daerah untuk rakyat.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Jawa Barat sebenarnya telah menjadi pionir dalam penerapan WFH, bahkan sebelum pemerintah pusat memberikan instruksi penguatan. Hal tersebut disampaikan Dedi saat berada di Cirebon, Kamis (2/4).
“WFH di Jabar itu kan sudah berlangsung lama dan sudah berjalan. Jadi kalau hari ini ada penguatan dari pemerintah pusat, ya kita lebih senang,” ujar Dedi Mulyadi.
Ia menjelaskan bahwa transformasi pola kerja ini sudah diimplementasikan sejak kurang lebih enam bulan yang lalu.
Selain mengatur ritme kerja ASN, Dedi juga mendorong perubahan gaya hidup masyarakat, termasuk mengimbau para pelajar agar lebih sering berjalan kaki ke sekolah dan membatasi pemakaian kendaraan bermotor pribadi.
“Kita dari dulu udah mengajak anak-anak ke sekolah jalan kaki. Kemudian tidak bawa kendaraan bermotor,” katanya.
Dedi menguraikan bahwa kebijakan WFH memiliki dampak ganda. Secara internal, pemerintah berhasil menekan "biaya produksi" birokrasi yang biasanya membengkak akibat tagihan rutin kantor.
“Yang pertama, dari sisi internal pemerintah, itu menurunkan biaya produksi pemerintah,” ucap Dedi.
Penghematan yang dimaksud mencakup pengurangan drastis pada penggunaan listrik, air, hingga koneksi internet di gedung-gedung pemerintahan.
Dengan berkurangnya pengeluaran rutin tersebut, Dedi dapat mengalihkan dana segar ke sektor-sektor pembangunan yang lebih krusial, seperti perbaikan infrastruktur, dana pendidikan, hingga layanan kesehatan bagi warga.
Tak hanya itu, berkurangnya pergerakan ASN menuju kantor secara otomatis menurunkan angka konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan.
“Yang kedua adalah, hari ini WFH memiliki tujuan juga untuk menurunkan penggunaan BBM,” lanjut Dedi.
Keberhasilan kebijakan ini tercermin pada postur anggaran Provinsi Jawa Barat yang kini lebih sehat.
Dedi menyebutkan bahwa biaya untuk birokrasi dan perjalanan dinas terus menyusut, sementara anggaran pembangunan terus meningkat.
