tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang juga dikenal sebagai KDM, membawa kabar baik bagi para warga di wilayah Bekasi dan Jawa Barat.
Ada dua kabar baik yang dibawa oleh KDM, mulai dari pengumuman mengenai cicilan apartemen di wilayah Meikarta hingga menyebut soal bantuan renovasi puluhan ribu rumah yang kini sudah di depan mata. Berikut rangkuman kedua berita tersebut.
Warga Bekasi dan sekitarnya sudah bisa mulai bersiap-siap untuk cicilan apartemen di Meikarta
- ANTARA/Fathnur Rohman
Kabar gembira datang bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan para buruh di kawasan Bekasi dan Karawang.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Dedi Mulyadi berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah arahan Menteri Maruarar Sirait, berhasil menelurkan solusi hunian terjangkau.
Proyek Meikarta di Cikarang yang sempat terkendala kini ditransformasikan, di mana sebagian lahannya seluas 10-20 hektare akan digunakan untuk pembangunan apartemen bersubsidi.
Dedi Mulyadi sengaja memilih istilah "apartemen" alih-alih "rumah susun" untuk mendongkrak rasa percaya diri masyarakat kelas pekerja.
Berkat kebijakan baru dari pemerintah, kepemilikan apartemen kini tidak lagi terbatas untuk masyarakat berpenghasilan tinggi saja.
Kebijakan ini memperpanjang tenor cicilan hingga 30 tahun, sehingga masyarakat dengan gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) tetap sanggup mencicilnya.
Lantas, berapa harga unit apartemen berdasarkan tipenya? Berapa cicilan yang harus dibayarkan per bulannya?
Baca selengkapnya: Warga Bekasi dan Sekitar Siap-siap, Dedi Mulyadi Umumkan Apartemen Meikarta Akan Bisa Dicicil Mulai Rp1 Jutaan
Warga Jawa Barat dapat kabar gembira dari Dedi Mulyadi soal bantuan renovasi rumah
- Antara
Kabar gembira datang bagi warga Jawa Barat setelah Gubernur Dedi Mulyadi mengumumkan program renovasi besar-besaran untuk puluhan ribu rumah tidak layak huni (rutilahu).
Program yang ditargetkan mulai berjalan pada April 2026 ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
