Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha smelter nikel meminta pemerintah untuk menunda dan mengevaluasi rencana kenaikan harga patokan mineral (HPM) dan pengenaan bea keluar pada produk hilirisasi.
Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menyebut bahwa wacana tersebut akan makin menekan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel yang sedang berada dalam fase kritis karena menghadapi tekanan berlapis di tengah dinamika konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Kenaikan harga energi global telah meningkatkan biaya operasional secara signifikan. Di samping itu, industri smelter nikel Indonesia juga mulai menghadapi keterbatasan pasokan dan lonjakan harga sulfur yang tidak terkendali.
Sulfur merupakan bahan baku utama dalam produksi pada fasilitas smelter nikel dengan teknologi high pressure acid leaching (HPAL) yang banyak digunakan untuk memproduksi bahan baku baterai kendaraan listrik.
Adapun, 75%-80% pasokan sulfur untuk keperluan Indonesia berasal dari Timur Tengah. Saat ini, komponen biaya sulfur untuk operasional fasilitas smelter HPAL mencapai 30-35%, di mana sebelumnya sekitar 25%.
Di sisi lain, smelter juga menghadapi kekurangan pasokan bahan baku bijih nikel imbas kebijakan pembatasan kuota produksi di dalam negeri. Kondisi ini disebut telah memicu lonjakan harga bijih nikel.
Baca Juga
- Tak Hanya Batu Bara, Bahlil Ungkap Ekspor Nikel Bakal Dipajaki
- Bahlil Pertimbangkan Relaksasi Kuota Produksi Batu Bara dan Nikel
- Nasib Rencana Pajak Ekspor Turunan Nikel saat Hilal Bea Keluar Batu Bara Belum Terlihat
"Wacana penyesuaian HPM di tengah kondisi industri yang sedang tertekan justru berpotensi memperberat beban biaya secara keseluruhan. Dunia usaha menilai bahwa kebijakan ini perlu ditinjau secara hati-hati agar tidak menambah tekanan pada sektor yang saat ini sedang berada dalam fase kritis," ujar Ketua Umum FINI Arif Perdanakusuma melalui pernyataan tertulis, dikutip Jumat (3/4/2026).
Lebih lanjut, Arif mengatakan, rencana pengenaan bea keluar terhadap produk hilirisasi juga menimbulkan kekhawatiran serius.
Menurutnya, secara prinsip, bea keluar seharusnya diterapkan untuk menjaga ketersediaan pasokan dalam negeri atas komoditas mentah, bukan terhadap produk hasil pengolahan yang justru menjadi tulang punggung kebijakan hilirisasi nasional.
FINI menilai kebijakan ini berpotensi bertentangan dengan semangat peningkatan nilai tambah dalam negeri.
"Jika bahan baku bijih nikel dinaikkan harganya melalui HPM, sementara produk hilir dikenakan bea keluar, maka industri hilirisasi nikel akan terbebani dari dua sisi sekaligus dan berpotensi menghambat dan memperlambat hilirisasi nikel Indonesia," kata Arif.
Terkait kondisi ini, FINI juga meminta pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan secara adaptif dan responsif terhadap dinamika global, khususnya terkait energi dan rantai pasok.
Pemerintah juga diminta untuk meninjau kembali kebijakan kuota bahan baku agar selaras dengan kebutuhan industri dan menjaga tingkat utilisasi produksi, serta menjamin ketersediaan energi dan bahan pendukung industri, termasuk BBM, batu bara dan sulfur, sebagai bagian dari stabilitas rantai pasok nasional.
"Dunia usaha pada prinsipnya tetap mendukung penuh agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional. Namun demikian, diperlukan sinergi kebijakan yang lebih kuat agar industri tidak hanya bertahan, tetapi juga tetap kompetitif di tengah tekanan global yang semakin kompleks," tutur Arif.
Dia menambahkan, hilirisasi tidak akan berhasil hanya dengan membangun smelter. Hilirisasi membutuhkan kebijakan yang konsisten, pasokan bahan baku yang cukup, biaya yang kompetitif, serta kebijakan fiskal yang mendukung.
"Tanpa langkah cepat dan terukur, tekanan-tekanan ini berisiko menurunkan kinerja industri, mengurangi penyerapan tenaga kerja, melemahkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global, hingga berisiko berhenti di tengah jalan," imbuhnya.
