DI tengah riuh politik global, ada ungkapan singkat dari kearifan lokal Jawa yang terasa relevan sebagai kritik moral: ojo dumeh.
Falsafah ini mengingatkan manusia agar tidak mentang-mentang berkuasa. Pesannya sederhana, tetapi menembus batas zaman dan geopolitik.
Ia tidak hanya berlaku dalam relasi personal, tetapi juga dalam hubungan antarnegara. Dalam konteks ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, prinsip ini terasa sebagai kritik yang jernih—mengajak kita menilai ulang bagaimana kekuatan digunakan di panggung dunia.
Konflik internasional kerap dibingkai dengan bahasa keamanan dan stabilitas. Namun di balik itu, sering terselip kepentingan politik dan ekonomi yang tidak transparan.
Intervensi militer acap dibenarkan atas nama ancaman global, meski sejarah menunjukkan klaim semacam itu sering rapuh dan diperdebatkan.
Narasi ancaman bisa dibangun untuk memperoleh legitimasi publik. Di titik ini, ojo dumeh hadir sebagai pengingat agar kekuasaan tidak berubah menjadi kesombongan.
Dalam ranah teori, sosiolog C. Wright Mills melalui The Power Elite (1956) menjelaskan bahwa keputusan besar sering dikendalikan segelintir elite politik dan militer.
Mereka memiliki akses terhadap sumber daya dan informasi strategis, menciptakan jarak antara pengambil keputusan dan masyarakat luas.
Publik kerap menjadi penonton dari kebijakan yang menentukan nasib mereka. Ketika kekuasaan terkonsentrasi, risiko penyalahgunaan pun meningkat—dan intervensi militer bisa mencerminkan kepentingan elite, bukan kebutuhan rakyat.
Baca juga: Dosa Sejarah Amerika Berulang, Kekeliruan Trump di Perang Iran
Hans Morgenthau dalam Politics Among Nations (1948) menegaskan, negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional.
Perspektif ini membantu menjelaskan perilaku negara adidaya, tetapi sering mengabaikan dimensi etika. Ketika kepentingan menjadi satu-satunya kompas, moral tersingkir.
Di sinilah ojo dumeh menawarkan koreksi penting: kekuatan harus dibatasi kesadaran etis.
Hannah Arendt dalam The Origins of Totalitarianism (1951) mengingatkan, kekuasaan yang tidak terkendali. Ia menunjukkan bagaimana legitimasi dapat dimanipulasi untuk membenarkan tindakan ekstrem.
Ketika negara merasa memiliki otoritas moral absolut, kritik dipandang sebagai ancaman. Dalam konteks geopolitik, pola ini masih berulang—kesombongan kekuasaan sering disamarkan sebagai misi moral.
Sementara itu, Daniel Kahneman dalam Thinking, Fast and Slow (2011) menjelaskan bagaimana bias kognitif, khususnya overconfidence, dapat memengaruhi pengambilan keputusan.
