Jakarta: Ketua Dewan Pakar DPP Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) Didin S Damanhuri menegaskan pemerintah untuk berhati-hati dalam merancang kebijakan mitigasi terkait konflik di Timur Tengah yang diperkirakan berdampak pada perekonomian Indonesia.
"Bayangan suram akan mengganggu kita, jika perang itu tidak segera berakhir dan harga minyak mentah (crude oil) tidak turun ke harga sebelum perang," kata Didin, dalam keterangannya, Jumat, 3 April 2026.
Ia menyatakan kebijakan pemerintah, termasuk yang direkomendasikan Menteri Keuangan kepada Presiden Prabowo Subianto yakni APBN digunakan sebagai tameng atas dampak perang Timur Tengah, adalah langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi semua dampak pada ekonomi lokal.
Didin menyampaikan pemerintah sejauh ini sudah menanggung sekitar Rp204 triliun untuk menambal subsidi. Sebab, rata-rata setiap kenaikan USD1 akan ada peningkatan subsidi senilai USD6,8 per barel. Sementara di APBN bahwa harga yang ditetapkan adalah sekitar USD70 per barel.
“Ini yang jadi persoalan kalau berkepanjangan, penggunaan APBN sebagai antisipasi atas kenaikan harga akibat perang itu. Kalau saat ini mungkin masih bisa dimaklumi (tolerable) dengan tambahan subsidi sebesar Rp204 triliun itu,” ujar dia.
Baca Juga :
Defisit APBN Aman di Bawah 3%, Purbaya: Nggak Masalah(Ilustrasi. Foto: Dok MI)
Apabila direview dari eskalasi perang, lanjutnya, secara geopolitik telah menimbulkan kejutan secara tidak terduga. Menurut dia, Iran berhasil menghancurkan seluruh pangkalan militer AS di negara-negara Teluk dan meluluh-lantahkan Israel sehingga diperkirakan perang berlangsung lama.
“Saya membayangkan harga minyak akan menuju USD150 dan bahkan bisa mencapai USD200 per barel. Lalu dibuat kebijakan APBN untuk menyerap (absorb) akibat perkembangan eksternal itu. Jika itu terjadi maka kebijakan itu patut dipertanyakan. Seharusnya, seperti pendapat para ekonom lain, sebaiknya, Prabowo berbesar hati untuk menetapkan efisiensi itu,” tegas Didin.
"Refocusing itu sangat mendesak demi menyelamatkan ekonomi bangsa. Jika harga mencapai USD150 per barel maka subsidi yang dibutuhkan adalah sebesar Rp544 triliun yang merupakan hasil USD80 dikali 6,8 triliun. Masalah akan semakin mengerikan jika harga minyak mencapai USD200 per barel. Subsidi akan tembus Rp900 triliun," lanjut dia. Tekanan terhadap APBN Belum lagi, beban akan meningkat dengan adanya proyeksi penambahan utang luar negeri ke arah Rp13 ribu triliun. Didin menekankan, bahwa beban tersebut akan mengurangi manuver APBN, karena tidak banyak yang bisa diperbuat kecuali pemerintah melakukan refocusing anggaran.
"Utang sebesar itu membutuh alokasi cicilan bunga dan pokok yang mencapai Rp1.650 triliun. Dengan porsi APBN 2026 yang sebesar Rp3.842 triliun maka kewajiban bayar utang mencapai sekitar 43 persen. Ini jelas kewajiban yang sangat besar yang akan memukul ekonomi nasional seperti yang dituangkan dalam APBN. Ini akan menyulitkan pemerintah sendiri," ujarnya.
Ia menyatakan kombinasi lonjakan kurs dengan subsidi yang menyentuh Rp900 triliun dapat diindikasikan sebagai lampu merah bagi ekonomi nasional. Tidak mungkin APBN sebagai penjamin perekonomian nasional jika perang berkecamuk lama seperti mencapai enam bulan atau setahun.
"Jika itu terjadi maka kiamatlah perekonomian nasional. Kalau Prabowo tetap ngotot laksanakan MBG dan KDMP maka defisit APBN bisa mencapai enam persen seperti sewaktu covid. Kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi terhadap nasib rakyat jika bayangan dan mimpi buruk itu menjadi nyata,” kata dia.
