Teheran: Iran tengah menyusun protokol bersama Oman untuk mengawasi lalu lintas maritim di Selat Hormuz.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan hukum dan internasional, Kazem Gharibabadi pada 2 April 2026 mengatakan, protokol tersebut bertujuan mengatur pengawasan transit di jalur perairan strategis tersebut.
“Kami sedang menyusun protokol bagi Iran dan Oman untuk mengawasi transit di Selat Hormuz,” uja Gharibabadi dalam pernyataan yang dikutip kantor berita pemerintah IRNA, seperti dikutip dari Anadolu, Jumat 3 April 2026.
Ia menjelaskan bahwa pergerakan kapal selama masa damai selama ini dilakukan dan dikoordinasikan oleh Iran dan Oman sebagai dua negara pesisir.
Baca Juga :
Iran: Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tertutup bagi MusuhLalu lintas pelayaran melalui Selat Hormuz -,jalur penting bagi pengiriman minyak dan gas,- menurun tajam sejak perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, sehingga mendorong sejumlah negara mempertimbangkan rute alternatif baik melalui laut maupun darat.
Sekitar 20 juta barel minyak melewati selat tersebut setiap hari. Penutupan jalur ini telah mendorong kenaikan harga minyak serta biaya pengiriman dan asuransi, sehingga memicu kekhawatiran terhadap ekonomi global.
Gharibabadi menegaskan bahwa Selat Hormuz “tetap terbuka dan transit berjalan lancar”. Namun ia menambahkan bahwa ketika terjadi agresi, pergerakan akan mengalami gangguan serius.
“Kami sekarang berada dalam kondisi perang, dan kondisi masa perang tidak dapat diatur dengan aturan masa damai,” kata Gharibabadi.
Ia juga menyatakan bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir yang berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional, Piagam PBB, serta resolusi terkait.
Menurutnya, tindakan tersebut “membahayakan perdamaian dan keamanan internasional” dan memerlukan tindakan serius dari Dewan Keamanan PBB.
Gharibabadi mengatakan beberapa fasilitas nuklir Iran telah menjadi sasaran serangan, termasuk area di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bushehr, fasilitas di Ardakan, Khondab, Natanz, dan Fordo.
“Semua tindakan ini merupakan pelanggaran hukum internasional,” ujar Gharibabadi.
Ia juga memperingatkan bahwa jika fasilitas Iran diserang dari wilayah negara lain, maka fasilitas serupa di negara tersebut juga akan menjadi sasaran balasan yang sepadan, yang ia sebut sebagai “hak sah untuk membela diri berdasarkan Piagam PBB dan hukum internasional.”
Terkait Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), ia mengatakan Iran tetap berkomitmen terhadap perjanjian tersebut, namun mengakui meningkatnya kritik di dalam negeri.
“Ada suara-suara yang semakin mempertanyakan mengapa Iran tetap mematuhi komitmennya,” termasuk usulan di parlemen untuk menarik diri dari perjanjian tersebut, katanya.
Ketegangan di kawasan meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap Iran pada 28 Februari, yang hingga kini menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ali Khamenei.
Teheran kemudian membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, serta Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat.
