Semarang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas realisasi kredit program perumahan di sepanjang triwulan pertama 2026 yang menempati peringkat pertama nasional.
"Kita harus belajar sama Jateng dan Gubernurnya. Kredit perumahan ini program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi. Saya senang sekali Jateng nomor 1," kata Maruarar dalam siaran pers di Semarang, Jumat.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di bidang perumahan atau kredit program perumahan di Jawa Tengah periode 1 Januari hingga 1 April 2026 mencapai sekitar Rp2,3 triliun.
Penyaluran terbesar berada di Kabupaten Brebes sebesar Rp131,5 miliar, Banyumas Rp117,4 miliar, dan Sragen Rp115,6 miliar.
Baca juga: Mendagri: BSPS program mulia bantu masyarakat kurang mampu
Selain kredit perumahan, Provinsi Jawa Tengah juga mencatat capaian program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau program rumah bersubsidi pada 2025 sebanyak 24.470 unit.
Menteri Maruarar meminta pada 2026 ini kuota FLPP untuk Jawa Tengah ditambah menjadi 40 ribu unit.
Menurut dia, terdapat berbagai rencana akselerasi program perumahan dan permukiman pada 2026, mulai dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, rumah susun, penataan kawasan permukiman kumuh, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) genteng.
"Sentra genteng di Jateng ada Kebumen dan Jepara. Ini akan kita manfaatkan, jadi menggunakan genteng dari Jateng agar UMKM maju," katanya.
Baca juga: Pangsa pasar KPR subsidi BTN-BSN capai 72 persen per Maret 2026
Sementara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan penanganan backlog perumahan tahun 2025 di Jawa Tengah sebesar 274.514 unit. Tersisa backlog perumahan sekitar 1.058.454 unit.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan BSPS 2026 yang ditujukan untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di Batang, Banyumas, Jepara, dan Kota Semarang.
"Kita harus belajar sama Jateng dan Gubernurnya. Kredit perumahan ini program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi. Saya senang sekali Jateng nomor 1," kata Maruarar dalam siaran pers di Semarang, Jumat.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di bidang perumahan atau kredit program perumahan di Jawa Tengah periode 1 Januari hingga 1 April 2026 mencapai sekitar Rp2,3 triliun.
Penyaluran terbesar berada di Kabupaten Brebes sebesar Rp131,5 miliar, Banyumas Rp117,4 miliar, dan Sragen Rp115,6 miliar.
Baca juga: Mendagri: BSPS program mulia bantu masyarakat kurang mampu
Selain kredit perumahan, Provinsi Jawa Tengah juga mencatat capaian program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau program rumah bersubsidi pada 2025 sebanyak 24.470 unit.
Menteri Maruarar meminta pada 2026 ini kuota FLPP untuk Jawa Tengah ditambah menjadi 40 ribu unit.
Menurut dia, terdapat berbagai rencana akselerasi program perumahan dan permukiman pada 2026, mulai dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, rumah susun, penataan kawasan permukiman kumuh, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) genteng.
"Sentra genteng di Jateng ada Kebumen dan Jepara. Ini akan kita manfaatkan, jadi menggunakan genteng dari Jateng agar UMKM maju," katanya.
Baca juga: Pangsa pasar KPR subsidi BTN-BSN capai 72 persen per Maret 2026
Sementara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan penanganan backlog perumahan tahun 2025 di Jawa Tengah sebesar 274.514 unit. Tersisa backlog perumahan sekitar 1.058.454 unit.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan BSPS 2026 yang ditujukan untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di Batang, Banyumas, Jepara, dan Kota Semarang.
