jpnn.com - JAKARTA - Peneliti dari Lembaga Constra Revan Fauzano menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan langkah yang berpihak pada rakyat serta menghindari gelombang ketidakpuasan berujung terganggunya stabilitas sosial dah politik.
"Keputusan untuk menahan kenaikan BBM di satu sisi sangat positif. Yang perlu diingatkan adalah jangan sampai keputusan tersebut diambil karena dipandang populis dan sekedar menenangkan masyarakat. Jangan sampai keputusan itu turut dilatarbelakangi keinginan dua periode tercapai," kata Revan, Jumat (3/4).
BACA JUGA: Harga BBM Tak Naik, Ketum Logis 08: Bukti Nyata Presiden Berpihak Kepentingan Rakyat
Dia mengatakan di tengah tekanan ekonomi global dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, kebijakan ini mudah dibaca sebagai bentuk kehadiran negara melindungi warganya. Namun, Revan melanjutkan, apabila ditelisik lebih dalam, maka keputusan ini menyimpan persoalan serius dalam dimensi ekonomi politik yang tidak bisa diabaikan.
Revan yang juga seorang akademisi itu mengatakan ada dua sisi, yakni politik dan ekonomi, yang dapat dianalisis dalam persoalan ini. Menurut dia, dari perspektif politik, keputusan itu dapat dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas sosial.
BACA JUGA: Tak Hanya Pertamina, Masyarakat Juga Harus Turut Jaga Ketersediaan BBM
Revan mengatakan sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM hampir selalu diikuti oleh gejolak sosial, mulai dari demonstrasi hingga instabilitas politik. “Dalam konteks ini, menahan harga BBM adalah langkah preventif untuk menghindari eskalasi ketidakpuasan publik,” ungkapnya.
Dari sisi ekonomi, Revan menuturkan, di tengah naiknya harga BBM dunia akibat tekanan krisis global yang saat ini berdampak kepada keadaan fiskal, bisa memberikan dampak serius di dalam negeri.
BACA JUGA: WFH Tak Cukup untuk Menghemat BBM, ASN Wajib Naik Transportasi Umum
Revan menuturkan menahan harga BBM pada dasarnya bukan kebijakan tanpa biaya. Menurut dia, negara harus menanggung selisih antara harga pasar dan jual melalui subsidi energi. Nah, Revan menegaskan bahwa di sinilah persoalan utama muncul.
“Subsidi BBM selama ini dikenal sebagai instrumen yang tidak tepat sasaran. Kelompok masyarakat mampu, yang memiliki konsumsi energi lebih tinggi, justru menikmati porsi subsidi lebih besar dibandingkan kelompok miskin. Artinya, kebijakan yang tampak populis ini sesungguhnya mengandung ketimpangan tersembunyi," papar Revan.
Dia menambahkan pembengkakan subsidi energi juga berpotensi menekan anggaran negara. Dalam situasi fiskal terbatas, setiap rupiah yang dialokasikan untuk menahan harga BBM, tidak digunakan untuk sektor lain yang lebih produktif, seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur. Dengan kata lain, keputusan ini menciptakan distorsi dalam prioritas pembangunan nasional.
Menurut Revan, di sinilah pemerintah menghadapi dilema yang mengantarkan pada persimpangan jalan, antara rasionalitas ekonomi dan kalkulasi politik.
Kenaikan harga BBM untuk menjaga kesehatan fiskal dan mendorong efisiensi energi, tetapi risikonya adalah gejolak sosial yang bisa mengganggu stabilitas pemerintahan. Sebaliknya, menahan harga BBM menjaga ketenangan dalam jangka pendek, tetapi berpotensi menciptakan masalah struktural dalam jangka panjang,” katanya.
Revan menyatakan bahwa transparansi dan komunikasi pemerintah menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan polemik tersebut. Menurut dia, kunci dari menyelesaikan polemik tersebut adalah komunikasi politik yang jujur dan transparan.
"Pemerintah perlu menjelaskan kepada publik bahwa subsidi BBM bukanlah kebijakan tanpa konsekuensi, melainkan pilihan yang mengandung trade-off besar terhadap masa depan ekonomi. Tanpa komunikasi yang kuat, setiap upaya reformasi akan selalu berhadapan dengan resistensi publik,” ungkapnya.
Pada akhirnya, Revan melanjutkan, keputusan Prabowo menahan harga BBM mencerminkan realitas politik di negara berkembang, yang mana stabilitas sering kali harus dibayar dengan kompromi ekonomi.
“Pertanyaannya bukan apakah kebijakan ini benar atau salah, melainkan apakah pemerintah mampu mengelola konsekuensinya dan berani melakukan reformasi lanjutan," kata Revan.
Dia menekankan, jika kebijakan ini terus dipertahankan tanpa diiringi reformasi yang terukur, maka implikasinya tidak hanya berhenti pada tekanan fiskal, tetapi juga akan membentuk lanskap politik pemerintahan Prabowo Subianto secara lebih luas.
Dalam jangka pendek, ujar dia, kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen konsolidasi dukungan dan peredam potensi disrupsi sosial. Namun, kata Revan, dalam jangka panjang akumulasi beban ekonomi berisiko menggerus legitimasi politik pemerintah, terutama jika publik mulai merasakan dampak turunan di sektor lain.
“Kemudian keputusan ini juga akan menjadi penanda penting dalam pembentukan legasi politik Prabowo, apakah dipersepsikan sebagai strategi stabilisasi yang cermat, atau justru sebagai kompromi politik jangka pendek yang mengorbankan keberlanjutan kebijakan,” ungkap Revan. (boy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
